Menteri PUPR, Basuki Hadimuljo (tengah) bersama para pemimpin redaksi media massa Indonesia. (Foto: BeritaSatu/Uthan A Rachim)

Dari total anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 sebesar Rp 290,3 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat porsi terbesar 40% atau sekitar Rp 119 triliun dibanding dengan kementerian atau lembaga non kementerian lain.

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljo, realisasi dari penyerapan anggaran tersebut lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Sebesar 94,5% alokasi yang dianggarkan untuk Kementerian PUPR sudah terealisasi,” ujar Basuki saat menggelar forum diskusi infrastruktur untuk negeri bersama Forum Pimred di Kantor Kementerian PURP di Jakarta, (8/1/2016).

Basuki menjelaskan, untuk alokasi dana APBN untuk kementerian yang dipimpinnya pada tahun 2016 sebesar Rp 104 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan program pembangunan yang belum selesai di 2015, sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan pada tahun 2016. Dari anggaran tersebut 84% nya digunakan untuk belanja modal.

“Mulai tahun 2016 semua proyek yang akan dikerjakan, kami lakukan lebih dini proses tendernya lewat lelang yang sesuai dengan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LSPE),” jelas Basuki.

Adapun program prioritas yang akan dikerjakan oleh Basuki dan tim di KPUPR antara lain menyelesaikan 33 bendungan. Dengan rincian pembangunan 8 bendungan baru di tahun 2016. Melanjutkan 13 bendungan yang belum selesai di tahun 2015 dan sisanya melanjutkan proyek bendungan yang terbengkalai di tahun 2014. Untuk bendungan sendiri, total dana yang dianggarkan sebesar Rp 9 triliun dari 164 paket.

Selain itu, jalan-jalan perbatasan di berbagai wilayah di Indonesia juga akan digenjot kembali. Seperti jalur perbatasan dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara sepanjang 1800 Km. Kemudian pembangunan Trans Papua sepanjang 4300 km. Menjamin 100% layanan air minum di desa-desa di Indonesia, perbaikan kawasan kumuh di Jakarta dan sanitasi air serta realisasi penyediaan 1 juta rumah untuk rakyat.

“Untuk perumahan rakyat sendiri, kami sudah merealisasikan sebanyak 667 ribu perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pendapatan antara Rp 4-7 juta per bulan dengan ukuran rumah 36m2,” jelas Basuki.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga Hediyanto menjelaskan mengenai proses pembagunan trans papua. Menurutnya, dari rancangan sepanjang 4.300 km konstruksi di Papua, sepanjang 460 km belum tersambung.

“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang harus menembus bebatuan, jalan terjal dan gunung. Untuk mempermudah penganggukatan, kami menggunakan helikopter. Kami targetkan TransPapua akan bisa terealisasi pada tahun 2018,”jelas Hediyanto. (EVA)