Pemerintah memang telah menyiapkan porsi dana untuk pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa anggaran tersebut belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan modal yang cukup besar. Oleh sebab itu, salah satunya, peran swasta sangat diperlukan.

Hatta Rajasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (kanan) dan Jakob Oetama Pemimpin Umum Harian Kompas (kiri), di acara Indonesia Infrastructure Outlook 2013, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Dalam acara Indonesia Infrastructure Outlook 2013, di Jakarta, Selasa (18/12/2012), Hatta menjelaskan, “Data-data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan (dana infrastruktur di) APBN kita.”

Pada tahun 2010, kata dia, anggaran untuk infrastruktur baru Rp 99 triliun. Dana tersebut naik pada tahun 2011 menjadi Rp 128 triliun. Pada tahun 2012, dana untuk infrastruktur sebesar Rp 174 triliun. Dan, tahun 2013 dana dialokasikan sebesar Rp 203 triliun. “Itu baru APBN. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya Rp 96 triliun. (Jadi) dari kantongnya APBN saja sudah Rp 300 triliun, tapi belum cukup. Karena kita perlu dana lebih besar dari itu,” tegas Hatta.

Ditegaskan dia, kebutuhan dana infrastruktur memang terbilang besar. Namun demikian, kebutuhan dana ini mau tidak mau harus dipenuhi karena jika tidak maka Indonesia bisa terjebak dalam perangkap kelas menengah. Maksudnya, Indonesia tidak bisa berlanjut menjadi negara maju.

Sebagai solusi, pemerintah berusaha untuk menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur semaksimal mungkin. Terkait itu, Hatta berujar, sejumlah pengamat menyebutkan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur minimal 5 persen dari produk domestik bruto. Dan, demi mencapai itu, pemerintah pun bergandengan tangan dengan BUMN dan swasta, misalnya melalui kerja sama berbentuk public private partnership (PPP). “Program-program yang dikategorikan PPP menjadi andalan ke depan. Namun, itu memerlukan suatu perbaikan-perbaikan dalam regulasi dan sebagainya,” lanjut dia.

Hatta pun melanjutkan, tahun depan, bila anggaran APBN, APBD, BUMN, dan swasta digabungkan maka dana untuk infrastruktur ternyata sudah mendekati angka 5 persen. “Tenyata dari total-total anggaran-anggaran tersebut, pada tahun 2013 ini, belanja infrastruktur kita sudah mencapai Rp 438,1 triliun, yang sudah masuk di dalam komitmen anggara belanja BUMN kita, APBN kita, serta swasta yang sudah ada di dalam MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) maka sudah mendekati 5 persen sebenarnya,” jelas dia.

Setelah tersedia dana sebanyak itu, ia lantas berharap agar penyerapannya bisa maksimal. Ia pun menegaskan bahwa, “Kita bertekad untuk spending APBN yang berkualitas dengan fokus ke belanja modal yaitu infrastruktur.”(EVA)