Management Strategy

BKPM Terus Pantau Realisasi Proyek-Proyek Investasi

Oleh Dibi
BKPM Terus Pantau Realisasi Proyek-Proyek Investasi
BKPM

Acara Dialog Investasi “Geliat 100 Proyek Investasi”(1/10). Yang diselenggarakan oleh BKPM dihadiri oleh Ahmad Erani (kedua dari kanan), Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Saiful Bahri (paling kiri) dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia

BKPM akan kembali melakukan pemantauan langsung terhadap proyek-proyek investasi yang sedang berjalan di daerah-daerah. Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, menegaskan bahwa sepanjang Oktober hingga Desember mendatang, BKPM akan mengunjungi 26 proyek investasi yang sedang konstruksi.

Sebanyak 26 proyek tersebut merupakan bagian dari 100 proyek investasi masa konstruksi tahap kedua. Azhar mengharapan melalui pemantauan tersebut, proses realisasi investasi yang sedang berjalan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat segera melakukan fasilitasi apabila ditemukan hambatan pada saat proses pengerjaannya.

“Kami melakukan pemantauan ini untuk memastikan bahwa proses realisasi investasi di Indonesia tetap berjalan, supaya bisa berdampak positif terhadap perekonomian secara makro maupun terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek investasi,” kata Azhar. Dalam Dialog Investasi “Geliat 100 Proyek Investasi” yang berlangsung di BKPM.

Menurutnya, sejak tahun 2010 hingga saat ini, angka stock net sudah mencapai Rp 4.000 triliun. Jumlah ini akan memiliki dampak positif pada perekonomian jika proyek-proyek investasi sudah terealisasikan dan finish. Azhar mengatakan, berdasarkan data BKPM, dari 100 proyek investasi yang dipantau pada tahap ke dua ini, ada 12 perusahaan yang direncanakan akan selesai konstruksinya pada tahun 2015.

Selain itu, BKPM akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk terus memfasilitasi para investor. Dia menerangan bahwa sudah tugas BKPM untuk terus mengawal perusahaan sehingga realisasi investasi terus bertambah. Azhar menginginkan bahwa nantinya pembangunan proyek investasi bisa berjalan efektif dengan hanya menggunakan satu pintu saja untuk segala macam permasalahan dan urusan perijinan ke daerah. “Ini untuk membuat semua prosesnya semakin cepat, karena sering kita menemukan bahwa perusahaan kebingungan dengan birokrasi di daerah. Kami bisa membantu agar birokrasi berjalan secara efisien dan perusahaan bisa fokus mengerjakan proyeknya,” ujarnya.

Dalam acara dialog siang itu juga hadir Ahmad Erani, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dia menjelaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi Indonesia yang secara makro bisa dinilai tidak sehat karena nilai tukar Rupiah melambung, bukan berarti laju investasi terhambat. Ini karena ada beberapa variabel yang dipikirkan oleh investor saat memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia, baik investor lokal maupun luar negeri.

Yang pertama, faktor makro ekonomi. Ekonomi negara secara keseluruhan. Banyak variabel yang memengaruhi makro ekonomi sebuah negara seperti tingkat pengangguran, tingkat pendapatan nasional, GDP, inflasi, dan level harga barang. Tentu nilai tukar Rupiah menjadi perhitungan saat berbicara tentang makro ekonomi tapi meskipun kondisi ini terlihat seperti momok yang menakutkan bagi bisnis, gairah investor untuk berinvestasi nampak tidak terpengaruh dan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikutnya.

Kedua, ketersediaan bahan baku. Indonesia secara geografis memiliki keunggulan dalam hal ini. Banyak lahan yang belum digarap, ketersediaan bahan baku mentah dari berbagai jenis komoditas juga termasuk berlimpah dan ini sangat menggiurkan bagi investor. Ketiga, ukuran penduduk. Jumlah penduduk yang besar artinya bukan hanya terdapat ketersediaan SDM untuk prospek tenaga kerja yang berlimpah, tetapi juga terdapat pasar yang potensial dari segi jumlah.

Tapi semua keunggulan itu harus tetap diolah oleh pemerintah dengan cara memperbaiki dan memperbaharui infrastruktur sehingga menciptakan iklim usaha yang nyaman. Ahmad menegaskan bahwa hal-hal seperti percepatan izin investasi dan pembebasan lahan masih bisa di-improve supaya pembangunan proyek investor bisa berjalan lebih cepat dan dampaknya positifnya bisa segera terlihat. Pihak BKPM mendukung pendapat Ahmad. Mereka berpendapat bahwa proyek investasi yang banyak dilakukan di daerah dapat membantu merangsang kemajuan daerah tersebut dari sisi pembangunan infrastruktur dan pada akhirnya berdampak pada ekonomi Indonesia pada keseluruhan melalui efek riak. (EVA)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved