Cara Memajukan Industri Komponen Kapal

Industri galangan kapal nasional terus diperkuat agar kemampuan galangan nasional membangun kapal bakal ditopang industri komponen dalam negeri. Untuk mempercepat itu, Kementerian Perindustrian mendorong industri di luar perkapalan melakukan diversifikasi dan ikut memproduksi komponen kapal.

"Strateginya, kita rangkul dan dorong pelaku industri mobil, logam, produsen mesin untuk juga memproduksi komponen kapal. Mereka sudah memiliki keahlian dan peralatan," kata Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dalam rilisnya di Batam, Minggu (21/6). PT Pertamina (Persero), menurut Saleh , memesan kapal ke galangan-galangan kapal nasional. Begitu juga kapal ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan). Ini menggerakkan industri nasional.

Pada Januari 2015 lalu telah terbentuk Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI).Di galangan PT Anggrek Hitam misalnya, tengah dibangun dua kapal tanker milik Pertamina, MT Parigi dan MT Pattimura, masing-masing berbobot mati 17.500 DWT.

Saat ini, Pertamina sedang membangun 10 kapal tanker di beberapa galangan kapal di Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap industri perkapalan. Soal program penguatan industri perkapalan nasional, pemerintah memaparkan program insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal yang tertuang dalam PMK nomor 249/PMK011/2014.

Selain itu, melalui PP 146/2000 jo PP 38/2003 tentang fasilitas fiskal untuk impor atau peyerahan kapal laut, pesawat udara, kereta api dan suku cadangnya. "Saat ini sedang diproses pembentukan RPP pengganti PP 38/2003 yang akan mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut," ujarnya.

Pemerintah Ingin Majukan Industri Komponen Kapal. (Foto : Istimewa). Pemerintah Ingin Majukan Industri Komponen Kapal. (Foto : Istimewa).

Meskipun fasilitas tetap diberikan hanya kepada pengguna armada kapal, namun galangan kapal dapat menikmati fasilitas ini dengan mengkreditkan pajak masukan. Terkait RPP tersebut, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, Hasbi Assiddiq Syamsuddin,  mengatakan draft sudah diserahkan ke Setkretariat Negara. "Kita optimistis, segera menjadi PP dan mulai berlaku untuk mengakselerasi industri kita," ujarnya.

Kemarin, Presiden Joko Widodo mengunjungi industri galangan kapal di Kepulauan Riau. Menteri Kabinet Kerja yang turut hadir ialah Menperin Saleh Husin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Kepri Muhammad Sani.Industri komponen ini diharapkan mengiringi penguatan industri galangan kapal. Saat ini, industri galangan kapal nasional terus tumbuh sejalan penguatan sektor maritim.

Pesan Kapal

Pada kunjungan ini, Presiden Jokowi menegaskan keyakinannya bahwa industri galangan kapal nasional mampu membangun seluruh kebutuhan kapal. "Saya akan kumpulkan kementerian terkait dan BUMN seperti Pertamian serta PGN. Saya akan larang memesan kapal ke luar negeri karena kita sendiri mampu," tegas Presiden. Pemerintah juga akan mengumpulkan data yang mendetail tentang kemampuan produksi kapal dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasioal. Kepada investor asing, lanjut Jokowi, juga akan diarahkan memesan kapal di galangan Indonesia. "Saya mendukung industri galangan kapal nasional, baik di Batam maupun wilayah lainnya. Soal tingkat komponen yang belum seluruhnya dari dalam negeri, akan terus ditingkatkan," katanya.

Jenis kapal yang telah mampu diproduksi oleh industri perkapalan nasional antara lain kapal curah (bulk carrier) sampai dengan 50 ribu DWT, kapal ferry Ro-Ro sampai 19 ribu DWT, tanker 30 ribu DWT, landing craft tank, LPG carrier, kapal penumpang, kapal patroli cepat dan lain-lain.

Maraknya pesanan dan dibukanya tender kapal oleh pemerintah dan BUMN juga menjadi harapan pelaku industri mengoptimalkan kapasitas produksi. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan, saat ini utilitas galangan kapal nasional sebesar 60 persen. "Dengan pengadaan kapal oleh pemerintah, kami yakin utilitas bisa 100 persen," katanya.

Pihaknya saat ini juga tengah menyusun rincian komponen kapal yang dibutuhkan agar mendapat fasilitas fiskal. Begitu juga dengan komponen kapal yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri namun belum seluruhnya terpenuhi. Kemenperin juga memacu pengembangan kawasan khusus industri perkapalan. Bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, Kemenperin menetapkan wilayah utara Lamongan sebagai kawasan khusus industri perkapalan. Area yang disediakan pada taha awal seluas 200 ha. Tiga perusahaan yang telah beroperasi di Lamongan adalah Lamongan Marine Industry, PT Dok dan Perkapalan Surabaya serta Lamongan Integrated Shorebase.

Di luar Jawa, Kemenperin menetapkan kawasan industri Tanggamus, Lampung untuk dikembangkan sebagai kawasan industri maritim (KIM). Tanggamus merupakan saatu dari 13 kawasan industri luar Jawa yang akan difasilitasi pembangunannya oleh pemerintah pusat. "Luas lahan mencapai 3.500 ha dan akan dibangun galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri pendukung dan logistik," terang Saleh Husin. (***)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)