Fitch Ratings Indonesia mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Pupuk Indonesia (Persero) (PTPI) di posisi ‘AAA(idn)’ dengan outlook Stabil. Fitch juga memberi peringkat untuk Rp 1.471 miliar surat utang tanpa jaminan dari PTPI di level ‘AAA(idn)’. Peringkat nasional di kategori ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi resiko gagal bayar yang terendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia.

Fitch menyamakan peringkat dari PTPI dengan pemegang saham utamanya, pemerintah Indonesia. Fitch berpendapat ada hubungan yang kuat secara operasional, legal, dan strategis antara keduanya sejalan dengan metodologi parent and subsidiary linkage dari Fitch. “Sebagai pemegang saham satu-satunya, pemerintah Indonesia menentukan arah operasional dan strategis dari PTPI melalui pengesahan anggaran tahunan dan penunjukan dari dewan komisaris dan manajemen eksekutif,” kata analis Pertama Fitch Rating Indonesia, Olly Prayudi.

Peran utama dari PTPI melebihi kewajiban melayani publik untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Dalam menjalankan kewajibannya, PTPI memiliki peran yang penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama beras, yang merupakan makanan pokok nasional. Fitch berpendapat ketahanan pangan akan tetap menjadi salah satu dari prioritas utama pemerintahan yang baru.

Petani sedang memupuki sawahnya. (Foto: IST)

Walaupun Indonesia bisa mengimpor beras, terdapat kecenderungan untuk tidak melakukan hal tersebut karena implikasi politis dan sosial. Dengan memberikan pasokan kepada petani, pemerintah secara tidak langsung menjaga keberlangsungan hidup dari lebih 20 juta rumah tangga yang bertani sebagai mata pencaharian. Tanpa pupuk bersubsidi, petani kecil akan kesulitan untuk menghasilkan keuntungan karena pupuk merupakan komponen biaya yang signifikan.

Pupuk Indonesia memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Di 2014, PTPI memberikan pasokan lebih dari 8,8 juta ton pupuk sebagai bagian dari kewajibannya. Aktivitas menjual pupuk pada harga eceran tertinggi berkontribusi terhadap pendapatan Rp12,9 triliun, atau sekitar 20% dari total pendapatan.

Sebagai gantinya, perusahaan menerima subsidi dari pemerintah dalam menjalankan kewajiban melayani publik. Subsidi merupakan kelebihan dari biaya produksi dan distribusi ditambah margin yang telah ditentukan di atas harga eceran tertinggi. Pada 2014, perseroan menerima Rp22,5 triliun subsidi dari pemerintah. Pada tahun ini, Pupuk Indonesia bakal menerima subsidi yang secara signifikan lebih banyak sebesar Rp35 triliun.

Menurut Fitch, itu adalah komitmen yang lebih kuat dari pemerintah terhadap ketahanan pangan. Subsidi yang lebih tinggi akan membantu meningkatkan likuiditas perusahaan dengan banyak mengurangi utang subsidi dari pemerintah dan pinjaman eksternal jangka pendek. “Hal ini juga akan membantu perseroan menjalankan program revitalisasinya yang akan berdampak terhadap membaiknya keberlanjutan dari pasokan pupuk bersubsidi,” ujarnya.