Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang masih kurang dari sebulan. Namun, jumlah kebijakan sudah mulai dicanangkan. Salah satu kebijakan yang mulai santer diperbincangkan yaitu mengenai kenaikan BBM. Beban subsidi BBM membuat pemerintah tak punya daya dalam keuangan.

Guna menangani hal tersebut, stabilitas ekonomi yang kuat merupakan jalan keluar yang harus dilakukan. Langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu melalui investasi dan daya beli masyarakat dengan pengendalian laju inflasi.

Terkait kebijakan penggodokan kenaikan BBM yang masih dalam proses, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sebagian dari subsidi BBM akan diarahkan pada infrastruktur. Sebab kita akan mengejar infrastruktur dan secepatnya diselesaikan.

Selain BBM, kebijakan pengembangan tol laut menjadi salah satu solusi pengurangan hambatan laut yang menjadi penyebab biaya logistik tinggi di Indonesia. Biaya logistik di negeri ini mencapai 26 persen dari produk domestik bruto. Biaya yang sangat besar dan sulit untuk bisa bersaing dengan sesama negara anggota ASEAN dengan biaya logistik hanya belasan persen.

Jokowi menambahkan, “Dengan kondisi negara kita yang 2/3 terdiri atas perairan laut. pelabuhan merupakan hal yang penting. Dalam waktu empat tahun ke depan akan ekspansi. Jika sudah siap produksi juga akan kompetitif karena biaya transportasi untuk mengirim barang akan lebih murah. Saat ini belum terintegrasinya transportasi darat dan laut membuat biaya pengiriman laut mahal. (EVA)