Pemerintah membangun desa, itu sudah biasa. Tapi, kalau membangun desa, menata ulang wilayah pedesaaan untuk mengetahui potensinya masing-masing, itu baru luar biasa. Selama ini, membangun desa hanya menjadi jargon politis. Lebih untuk memancing perhatian dan menuai pujian dari kerabat. Desa hanya menjadi komoditas politik karena janji-janji yang diucapkan tak pernah terbukti.

Padahal, menurut Chief Strategy Consultant Arrbey, Handito Joewono membangun desa punya banyak manfaat. Selain meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan, membangun branding pariwisata bisa dimulai dari desa. Terutama, untuk desa-desa yang punya keunikan budaya yang menonjol dan bisa diproyeksikan sebagai desa wisata.

Pemerintah memang telah lama mengembangkan desa-desa wisata baru untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara. Para pelancong asing ini kini mencari sesuatu yang baru saat menyambangi sebuah negara. Mereka rupanya sudah tak tertarik lagi hanya sekadar menikmati deburan ombak di Pantai Kuta atau keindahan panorama Gunung Bromo.

“Ini yang harus dilakukan pemerintah, yakni membangun kesadaran soal branding pariwisata ini hingga ke desa-desa. Walaupun pada dasarnya, setiap desa sudah memiliki brand-nya masing-masing. Tapi, ini harus ditata ulang,” katanya.

Chief Strategy Consultant Arrbey, Handito Joewono

Namun, membangun kesadaran itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Kenyataannya di lapangan, sulit sekali dilaukan. Apalagi, jika tak ada stakeholder yang merasa harus membangun industri pariwisata di daerahnya. “Itu repotnya, di desa kadang tidak jelas siapa yang harus melakukan hal tersebut. Apakah pemerintah, atau swasta, atau masyarakat lokalnya,” katanya.

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Pemerintah harus bersinergi dengan swasta serta penduduk setempat untuk membangun keunikan budaya daerah. Setelah itu, hal yang juga penting adalah melakukan promosi. Namun, upaya promosi ini juga harus dibarengi dengan pembangunan desa agar siap menerima dan melayani wisatawan yang datang.

“Kalau meminta orang untuk datang dan yang didatangi tidak siap, bagaimana? Memang bisa saja orang datang untuk nostalgia. Tapi, kalau seperti itu tidak ada yang baru. Itu sekadar mudik namanya,” ujar Handito.

Itulah kenapa pengembangan pariwisata di desa mesti melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat setempat. Mereka adalah pihak yang akan berdiri paling depan mengenalkan budaya dan kearifan lokal. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) perlu membimbing masyarakat lokal, memberi edukasi soal banyak hal, terutama yang terkait dengan layanan kepada wisatawan.

“Kesadaran akan branding memang penting, tapi bukan segala-galanya untuk pariwisata desa. Yang juga penting adalah kesiapan layanan, termasuk akomodasi dan lainnya. Ini membutuhkan kerjasama banyak pihak,” kata dia.

Di sinilah pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait harus bekerja sama dengan swasta untuk menyiapkan pelaku usaha pariwisata di desa. Jika dimungkinkan bisa dengan memberdayakan masyarakat setempat. (Destiwati Sitanggang)