Sektor industri dinilai bisa menciptaan jutaan pekerjaan. Oleh karena itu, sektor tersebut harus dikembangkan, mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam angkatan kerja terus bertambah. Demikian benang merah dari paparan yang disampaikan oleh Gustav F Papanek, Presiden Boston Institute for Developing Economies, di Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Gustav menyatakan, China kini tidak lagi kompetitif dalam bidang manufaktur padat karya. Di negara tirai bambu itu, upah buruh kini semakin tinggi dan angkatan kerja pun semakin tua dan kecil. Karena itu, menurut dia, Indonesia yang juga mempunyai jumlah penduduk yang besar harus mampu unjuk gigi dalam pasar tersebut.

“Bila Indonesia tidak sukses dalam berkompetisi di pasar dunia untuk pekerjaan yang China sudah menyerah, maka negara akan terus berada di kondisi sekarang, di mana setiap tahun ada lebih banyak tenaga kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja ketimbang jumlah pekerjaan yang tersedia bagi mereka,” ujar Gustav.

Sektor industri disebutnya sebagai sektor yang paling berpeluang menciptakan banyak pekerjaan. Ia menuturkan, “Kamu tidak bisa menciptakan 3 juta pekerjaan dalam setahun, atau 15 juta pekerjaan dalam lima tahun, bila tidak mengembangkan industri. Tidak ada sektor lain yang bisa menciptakan tenaga kerja sebanyak itu.”

Dengan tegas ia menyebutkan bahwa banyaknya pekerjaan yang tersedia itu penting. Dan sektor industri pun dipandang bisa menampung pekerja dengan keahlian tinggi hingga masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. “Jika kamu punya satu orang di keluargamu yang berpenghasilan Rp 2,4 juta, itu lebih buruk dibandingkan ada dua orang di dalam keluarga yang masing-masing menghasilkan Rp 2 juta. Jumlah pekerjaan itu penting,” tegasnya.

Demi mendorong industri di Tanah Air untuk berkembang, pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyediakan insentif untuk ekspor. Perlu juga memperbaiki infrastruktur, sehingga nantinya biaya logistik bisa turun, di mana kini mencapai 26,5 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Padahal Malaysia saja hanya 13 persen dan Jepang 10,6 persen. “Pemerintah pusat hanya menghabiskan kurang dari 1 persen untuk infrastruktur, sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi sekitar 5 persen,” ucapnya.

Gustav lalu menuturkan, pemerintah perlu mengembangkan kluster industri di luar Jakarta, di mana lahan dan upah buruh masih rendah. Selain itu, bagi buruh, pemerintah seyogyanya membayar biaya pelatihan pekerja. “Bila Indonesia tidak bisa bersaing, maka kamu akan melihat apa yang sudah terjadi sekarang ini, di mana pabrik-pabrik pindah, pekerjaan pun hilang,” tandasnya. (EVA)