Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mesti mempersiapkan langkah-langkah yang tepat dalam hilirisasi komoditas rumput laut.

“Kami usul Ibu Susi membuat ‘roadmap’ (peta jalan) hilirisasi dan industrialisasinya seperti apa,” kata Ketua Bidang Maritim dan Agro Industri BPP Hipmi Munafri Arifudin dalam rilisnya.

Menurut dia, peta jalan hilirisasi rumput laut merupakan hal yang penting diterapkan secara integratif sebelum pemerintah melarang ekspor komoditas tersebut. Tujuan kebijakan itu adalah sesuatu hal yang bagus dan Hipmi mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh Menteri Susi. “Kebijakan tersebut membuat stok ikan di dalam negeri menjadi melimpah dan siap dipanen,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto: Twitter)

Hipmi, ujar dia, mendukung kebijakan dalam melarang ekspor ikan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, ia mengusulkan agar Menteri Susi membuat roadmap industri antara lain karena belajar dari kesalahan minimnya hilirisasi minerba pada tahun 2014. “Hilirisasi dan industrialisasi olahan rumput laut mesti dipersiapkan sebaik-baiknya,” ujar dia.

Dia mengatakan hilirisasi minerba merupakan kebijakan pemerintah yang sangat baik karena tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bahan mentah mineral yang selama ini dinikmati industri olahan negara-negara asing.

“Kelemahannya, roadmap penerapan UU Minerbanya tidak ada. Tiba-tiba semua disetop. Padahal, smelter belum siap. Ini yang membuat perekonomian dan pengangguran tiba-tiba menurun dan meningkat,” katanya.

Untuk itu, Munafri meminta, Menteri Susi agar membuat roadmap industrilisasi rumput laut sehingga larangan itu kemudian dapat diterapkan secara bertahap. “Jadi, begitu industri, pabrik atau manufakturnya siap semua, baru setop secara total. Kalau ini kita dukung,” katanya.