“Sudah saatnya kita kurangi ekspor bahan mentah, jangan lagi bergantung pada ekspor komoditi. Sekarang harus dibangun industri pengolahannya, jadi kita bisa dapat nilai tambah dan tidak menggantungkan nasib pada harga komoditi pasar dunia yang sangat fluktuatif,” ungkap ahli ekonomi moneter, Prof.Dr. Anwar Nasution, dalam acara Seminar dan Bedah Buku “Sound macroeconomic Policies in Indonesia to Accelerate Growth and Financial”.

Profesor yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia 1999 – 2004 itu menjelaskan, selama ini ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditi seperti komoditi tambang dan perkebunan membuat laju inflasi menjadi sangant fluktuatif, “Saat ini nilai tukar rupiah naik turut ibarat mainan yoyo,” katanya lugas.

Senada dengan Anwar, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Prof.Dr Armida S. Alisjahbana, juga menegaskan hal yang sama. Dalam paparannya pada seminar tersebut, Armida mengingatkan pemerintah untuk fokus pada sektor manufaktur dan kebijakan perdagangan.

“Sektor industri pengolahan harus menjadi fokus dari strategi pembangunan ke depan, termasuk bagaimana industri pengolahan kita masuk ke dalam rantai globalisasi,” dia menegaskan.

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari sejarah krisis yang pernah melanda pada tahun 1998. Saat itu Indonesia memang terbantu dengan ekspor komoditi yang harganya pun sedang bagus di pasar dunia, maka hasil yang didapat adalah “easy money”, dan akhirnya Indonesia lupa membangun industri hilirnya, karena lebih dari 80% komoditi dialokasikan untuk ekspor. “Jadi tanpa disadari kurang lebih 15 tahun terakhir ‘easy money’ itu mentrasformasi perekonomian Indonesia,” ungkap Armida.

Ke depan, menurut Armida, dinamika eksternal akan sangat berperan, seperti FED global, likuiditas global, harga komoditas internasional yang semakin menurun. “Saya yakin pemerintahan sekarang sudah melihat tantangan ini dan sudah memetakan strateginya,” kata Armida.

Nantinya, komoditi akan menemui akhir masa jayanya. “Ini sangat berdampak sekali terhadap ekspor kita, terutama dalam 3 bulan terakhir,” ujar Armida. Selain itu Armida menganjurkan kepada pemerintah saat ini untuk fokus pada reformasi administrasi pajak, karena masih banyak kebocoran pajak yang terjadi bersumber dari masalah tersebut, “Jika hal ini bisa diperbaiki saya yakin penerimaan pajak kita bisa naik jadi tidak harus selalu dengan menaikkan jumlah pajak yang akhirnya kembali membenani rakyat,” jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago pun sepakat dengan kedua pembicara tersebut. Menurut Andrinof, pemerintahan saat ini juga telah mengarahkan pembangunan ekonomi untuk fokus pada pembangunan industri pengolahan “Presiden menekankan dan telah mengeluarkan regulasinya untuk melarang ekspor bahan mentah seperti mineral mentah, sebab negara yang bergantung pada penjualan komoditi mentah ekonominya akan rapuh,” ujar Andrinof. “Maka sekarang pemerintah akan fokus membangun ekonomi yang berbasis pada industri bernilai tambah, inovasi, teknologi dan ilmu pengetahuan,” lanjutnya.

Oleh karena itu Andrinof menghimbau kepada perusahaan pengembang kawasan industri hendaknya membangun kawasan industri yang isinya adalah industri, “Bukan judulnya kawasan industri isinya adalah lapangan golf, perumahan mewah dan hotel berbintang,” tegas Andrinof. “Jadi jangan lagi kawasan industri berubah menjadi kawasan bisnis properti,” lanjutnya. Menurut Andrinof, jika kontribusi dari industri manufaktur itu menurun itu adalah indikator bahwa ekonomi suatu negara mengalami kemunduran, sehingga kedepan pemerintah akan dorong pembangunan kearah industri maufaktur.

“Untuk para pelaku di bidang properti dan pengembang kawasan industri kalau memungkinkan undanglah mitra-mitranya dari luar negeri itu untuk membangun pabrik atau basis industrinya di Indonesia,” kata Andrinof.

“Untuk menarik masuknya investasi ke inudstri manufaktur kami akan menyiapkan kebijakan yang mendukung seperti kebijakan insentif dan sebagainya,” ungkapnya. Selain itu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus akan dikembangkan ke luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur. Pemerintah juga mulai mepercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama listrik dan teknologi informasi. (EVA)