UMKM dan pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu pilar penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Berkaca dari krisis 1998 silam, sektor UMKM menjadi pendorong bagi perbaikan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi kurang lebih 60% dari total PDB serta mendorong kegiatan padat karya yang menyerap hingga 97% tenaga kerja.

Berdasarkan pada pengalaman masa lalu, membuka akses keuangan guna meningkatkan kapasitas UMKM tidaklah cukup. Memang pendanaan melalui jasa keuangan menjadi penting, namun akan lebih baik jika adanya peningkatan kapasitas pengusaha pemula melalui program pendampingan.

Mendukung hal tersebut, OJK melakukan beberapa upaya guna mendukung pengusaha mikro. Upaya tersebut di antaranya meendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang akan memfasilitasi kegiatan penelitian, penambahan kapasitas pelaku jasa keuangan. Selain itu,OJK Proksi turut memberi masukan bagi arah pengembangan UMKM agar lebih terstruktur baik di pusat maupun daerah.

Di tahun ini, pemerintah juga membuka akses pembiayaan yang cukup besar melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga terjangkau. Selain itu, cakupan usaha yang ditawarkan juga lebih luas.

“Untuk meningkatkan penyerapan KUR yang lebih merata, kami akan fasilitasi agar lebih banyak industri bank maupun nonbank yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR. Kami yakin pelaksanaan KUR yang bertanggung jawab akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujar Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selanjutnya, upaya pertumbuhan juga memerlukan penguatan pada pengembangan ekonomi daerah. Upaya ini telah dilakukan pemerintah dengan cara memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan kapasitas arministrasi dan revitalisasi ekonomi desa. Hal ini tentunya akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk menggiatkan ekonomi serta peran serta masyarakat daerah.

Hal ini tentunya menyebabkan percepatan akses keuangan daerah akan menjadi prioritas karena terbukanya akses keuangan masyarakat daerah berimbas pada pertumbuhan eknomi yang merata, partisipatif, serta inklusif.

“Terkait dengan pengembangan sektor ekonomi prioritas, kami akan terus mendorong upaya yang selama ini telah berjalan,” jelasnya.

Upaya tersebut antara lain dengan memperkenalkan sektor ekonomi prioritas pada kalangan industri keuangan melalui beerbagai macam program seperti program jaring di sektor kemaritiman. Juga membuat kelompok kerja yang melibatkan industri bukan bank.

Saat ini, kelompok kerja yang telah dibentuk antara lain kelompok kerja pembiayaan di bidang energi terbarukan, pariwisata, pertanian, perkebunan, serta ekonomi kreatif. (EVA)