Wacana konsolidasi bank BUMN telah lama bergulir. Namun, pelaksanaanya jauh panggang dari api. Senior VP Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rohan Hafas mengatakan konsolidasi dengan sinergi bank BUMN adalah dua hal yang berbeda. Sinergi bisa berbentuk sharing mesin ATM dan lainnya. Tapi, konsolidasi lebih untuk tujuan strategis yaitu memperbesar size bank BUMN. Dengan begitu, kontribusinya terhadap pembiayaan ke sektor riil bisa meningkat tajam. “Namun, apakah pengelolaanya sendiri-sendiri atau dalam satu holding belum dibicarakan dengan detil,” katanya.

Menurut dia, bank-bank milik pemerintah memang harus segera meningkatkan kemampuannya terutama dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur. Jika peluang ini diambil bank-bank asing, efek turunannya ke perekonomian akan jauh berkurang. Saat ini, kemampuan Bank Mandiri membiayai satu proyek infrastruktur hanya sekitar Rp 20 triliun sesuai aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Jika seluruh bank BUMN ikut membiayai, nilai kreditnya bisa mencapai Rp 50-60 triliun. “Dengan pembiayaan bersama saja belum bisa memberikan kredit hingga Rp 100 triliun kepada Pertamina, Jasa Marga, dan PLN. Itulah pentingnya bank BUMN dikonsolidasikan,” katanya.

Senior VP Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rohan Hafas (Foto: IST)

Jika pembiayaan proyek infrastruktur lebih banyak berasal dari bank asing, lanjut dia, pemerintah sulit untuk menolak syarat lain yang diajukan seperti asuransi kredit dari perusahaan asuransi asing dari negara yang bersangkutan. Demikian juga untuk kontraktornya harus dari negara mereka, beli teknologi, tenaga konsultan juga harus dari negara yang sama. “Jika semua diambil mereka, trickle down effect dan sebagian PDB akan ditarik ke negara mereka. Inilah salah satu pentingnya konsolidasi bank BUMN sebagai agen pembangunan. Namun, saya tidak tahu pembicaraan soal ini sudah sampai sejauh mana,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Rohan, pemerintah sudah mulai menempatkan mantan direksi bank BUMN menjadi direksi di bank pelat merah lainnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah sinergi antarbank milik pemerintah. Jika pemerintah ingin memperbesar bank BUMN, tidak ada jalan lain selain terus memperkuat modalnya. Ia menyayangkan keputusan pemerintah tidak menyetujui penambahan modal Bank Mandiri beberapa waktu lalu. “Mungkin pemahamannya berbeda. Bank Mandiri dianggap sebagai bank besar, CAR cukup, rasio keuangan lainnya bagus. Tapi, tujuan penambahan modal bukan itu. Kami ingin meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk proyek-proyek pemerintah yang nilainya besar,” katanya.

Jika tambahan modal sebesar Rp 9 triliun lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) itu disetujui, lanjut dia, porsi kepemilikan pemerintah akan naik menjadi 62% dari semula 60%. Porsi ini bisa diturunkan lagi menjadi 60% dengan melakukan right issue agar kepemilikan publik bertambah. Jadi, total yang didapat dari publik dan PMN itu digabung bisa meningkatkan kapasitas pembiayaan Bank Mandiri hingga 10 kali lipat menjadi sekitar Rp 200 triliun. “Jumlah sebesar itu bisa dibagi-bagi untuk sejumlah BUMN yang membutuhkan pembiayaan, seperti PT Kereta Api Indonesia, PT PLN, PT Jasa Marga, dan lainnya. Bayangkan dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya.