Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, mengatakan perusahaannya kekurangan dana Rp 2 triliun untuk membiayai tiga proyek yang berkaitan dengan Asian Games 2018. Kekurangan tersebut tak termasuk penyertaan modal pemerintah daerah yang sudah diterima Jakarta Propertindo.

“Itu di luar penyertaan modal yang berasal dari APBD,” kata dia, Kamis, 19 Januari 2017. Dari penyertaan modal pemerintah tahun 2017, Jakpro akan mendapat Rp 1,95 triliun. Tahun sebelumnya, Jakpro menerima Rp 1 triliun.

Dirut Jakpro, Satya Heragandhi (kanan)

Kebutuhan dana Jakpro untuk menyelesaikan tiga proyek itu senilai Rp 6,1 triliun. Kebutuhan dana untuk LRT adalah yang terbesar. Rinciannya, proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) sebesar Rp 5,2 triliun; merenovasi Velodrome di Gelanggang Olahraga Rawamangun, Jakarta Timur sebesar Rp 513 miliar; serta memperbaiki arena pacuan kuda di Pulomas sebesar Rp 400 miliar.

Untuk menutupi kekurangan itu, Satya berharap pemerintah menganggarkan dana penyertaan modal untuk perusahaannya sebesar Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017. “Jika tak disetujui, kami berencana meminta dana dari perbankan,” ujarnya.

Opsi lainnya, tutur Satya, adalah menerbitkan obligasi. Jakarta Propertindo memiliki aset sebesar Rp 7-10 triliun yang bisa menjadi agunan. Menurut dia, plafon pinjaman Jakarta Propertindo bisa mencapai Rp 15-20 triliun. Selain menutup kekurangan biaya proyek Asian Games, dana tersebut mampu membiayai rute LRT lanjutan Kelapa Gading-Velodrome.

Satya optimistis perusahaan milik pemerintah DKI Jakarta itu bisa memperoleh pinjaman perbankan. “Rasio utang kami masih kecil,” kata dia.

Tempo