Management Strategy

JK Tegaskan Kota Masa Depan Harus Menyediakan Ruang Publik

JK Tegaskan Kota Masa Depan Harus Menyediakan Ruang Publik

“Dimasa depan pembangunan di kota besar di Indonesia harus vertikal semuanya agar tersedia lahan untuk ruang publik seperti taman bermain dan lapangan bola,” demikian yang disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat membuka acara Peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015, di Jakarta.

IMG20150324093709

Lebih lanjut JK menegaskan untuk mewujudkan kota cerdas dibutuhkan pemimpin yang juga cerdas dan memiliki kedisiplinan yang kuat, khususnya dalam hal pemberian izin pembangunan di dalam kota yang dipimpinnya. Para pemimpin kota seperti Walikota harus bisa membuat regulasi yang ketat soal pemberian izin pembangunan terutama pembangunan pusat perbelanjaan, pusat hunian terpadu, rumah susun dan rumah toko (ruko).

Menurut JK salah satu faktor terjadinya kepadatan penduduk di kota adalah urbanisasi. “Mengapa urbanisasi terus meningkat tidak lain karena pembangunan pertanian di desa gagal memberikan kehidupan bagi masyarakat sehingga mereka pindah ke kota,” jelas JK. Urbanisasi kemudian menimbulkan sejumlah masalah di kota seperti kemacetan, hunian kumuh, akses air bersih, sampah, kesehatan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu JK menegaskan, agar pemerintah mulai memperbaiki sumber-sumber ekonomi di desa untuk menekan arus urbanisasi, selain itu bagi pemimpin di kota agar menekankan pembangunan kota seperti tata ruang dengan disiplin. “Jangan asalkan bayar pajak kemudian diberikan izin membangun. Pemimpin harus tegas jangan lagi hanya menghimbau tetapi perintahkan,” tegas JK.

Beberapa dekade lalu, banyak kota masih nyaman dijadikan tempat tinggal. Sekarang jumlah penduduk dan kendaraan meningkat pesat, juga perumahan semakin padat. Peningkatan jumlah penduduk membuat kebutuhan sumber daya di kota-kota meningkat, baik itu masalah transportasi, energi, pengelolaan sampah, maupun lingkungan.

Dalam perkembangan saat ini, para ahli perencanaan kota melihat, mewujudkan kota hijau (green city) tidaklah cukup. Dibutuhkan sebuah kota layak huni. Smart city, merupakan kota yang menempatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dengan cepat mengetahui persoalan di lapangan.

Tahun 2015, diperkirakan 57 % penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Oleh karena itu kota harus siap mengantisipasinya melalui tata kelola energi, sumber daya manusia dan teknologi agar tercipta kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Selain pemerintah, pihak akademisi juga memainkan peran penting untuk pembangunan kota cerdas. Hal ini disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung, Kadarsyah Suryadi yang turut memberi sambutan dalam acara tersebut. Kadarsayah mengungkapkan, ITB sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang fokus melakukan riset mengenai planologi (tata kota), kini membuat sebuah program yang bernama ‘Open Innovation Lab’. “Program ini adalah sebuah program riset yang nantinya terbuka bagi pelaku industri, pemerintah dan akademisi untuk mendapatkan solusi-solusi inovatif bagi permasalahan kota di masa depan,” jelas Kadarsyah.

Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, mengungkapkan salah satu kendala pembangunan kota di Indonesia adalah soal alokasi anggaran belanja pemerintah kota, “Saat ini komposisi anggaran belanja pemerintah kota rata-rata 20 % untuk pembangunan dan 80 % untuk belanja aparatur negara, padahal kalau mau membangun semestinya minimal 60 % anggaran untuk membangun, “ jelas Cahyo. Selain itu rencana kerja pemimpin daerah yang ada saat ini hanya dilaksanakan selama masa lima tahun pemerintahannya, setelah selesai maka nasib pembangunan menjadi digantung.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menjelaskan pengertian dasar dari smart city adalah kota yang tata kelolanya berfungsi terus menerus meningkatkan kulaitas hidup manusia dan masayarakat di kota tersebut. “Kalau kita amati inidkator dan sub indikator dari smart city itu dalah alat dan metode untuk membuat warga kota kualitas hidupnya terus meningkat,” ujar Andrinof. Selain itu, menuurt Andrinof penting juga untuk mengingat tujuan utama smart city adalah selain tingkat ekonomi dan SDM yang cerdas, tetapi juga kehidupan sosial yang nyaman dan aman, minim tindak kriminal karena manusia saling peduli.

Lebih lanjut, Andrinof menjelaskan bahwa secara nasional, persoalan utama Indonesia adalah kota-kota besar yang ada adalah warisan pembangunan dari kolonial Belanda, “Kita belum pernah membangun kota, yang selama ini kita lakukan adalah menata ‘warisan’, tetapi sayangnya masih belum tepat tata kelolanya,” ungkap Andrinof. “Dalam RPJM kami sudah ada agenda untuk membangun kota-kota baru di luar Jawa, saya harapkan para kepala daerah harus siap bersinergi dengan semua stakeholder untuk memwujudkan agenda tersebut,” lanjut Andrinof.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sebelumnya telah mengembangkan green city, yang melibatkan 115 kota dan kabupaten di Indonesia. “Ada dua kota contoh kota green city, yakni Purbolinggo dan Palu untuk program waste managementnya, lalu kota Bandung dan Mataram untuk manajemen air dan Jakarta untuk manajemen green building,” jelas Basuki. Setiap kawasan kota harus memiliki 30 % ruang terbuka hijau dari total luas kota dan 10 % nya adalah hutan kota. “Maka sudah saatnya para pemimpin kota harus tegas dan cerdas dalam mengelola ruang kotanya”, ujar Basuki .

Pembangunan kota cerdas juga dibutuhkan dukungan teknologi informasi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam acara tersebut mengatakan target pembangunan jaringan pita lebar (broadband) 4G LTE akan terealisasi akhir tahun 2015, “Kami sudah mensosialisasikan dengan seluruh operator yang ada di Indonesai saat ini, jadi semester pertama tahun ini akan mulai yang spektrum 1800 MHz,” kata Rudi, sehingga dipastikan diakhir tahun 2015 seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa menikmati kecepatan jaringan pita lebar 4G LTE. (EVA)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved