Pemerintah RI menegaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis. Untuk itu pemerintah berkomitmen melindungi eksistensi dan keberlanjutan industri kelapa sawit. Pasalnya, sawit terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. “Industri sawit adalah kekuatan negara dan sangat penting bagi Indonesia,” kata Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-11 (26/11) di Nusa Dua Bali. Karena itu, menurut Wapres, pemerintah berkomitmen mendukung dan akan terus menjaga keberlanjutan industri strategis ini.

Selain sebagai salah satu sumber pangan bagi dunia dan terbukti dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, menurut JK, kelapa sawit ini juga telah nyata memberikan sumbangsih positif bagi devisa dan perekonomian negara. “Pemerintah yakin kelapa sawit merupakan kekuatan negara,” ucap orang nomor dua di Indonesia itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua dari kanan) berjalan bersama Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono (kedua dari kiri) dalam pembukaan Konferensi Minyak Sawit (IPOC) 2015). (Antara)

Untuk kepentingan energi pun sawit amat potensial sebagai bahan baku.. Menurutnya, pemerintah mendukung pengembangan mandatori biodiesel guna mengganti konsumsi energi bersumber fosil. Beberapa waktu lalu, Pertamina sudah menandatangani kontrak pembelian biodiesel dengan sejumlah produsen. Langkah ini, kata JK sangat baik untuk menjaga suplai dan permintaan sehingga pertumbuhan ekonomi negara terus membaik.

Tidak bisa dipungkiri, dunia memiliki kepentingan terhadap industri sawit. Maka, di forum APEC beberapa waktu lalu, JK meminta produk komoditas seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan development goods tidak mendapat perlakuan diskriminasi. Pun, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah kelapa sawit melalui program hilirisasi industri sawit sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan, baik bagi masyarakat, pengusaha maupun negara.

“Dengan dampak besar yang diberikan kepada ekonomi sudah semestinya industri sawit harus didukung bersama,” ucap JK dalam konferensi sawit inetrnasional yang diselenggarkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesiia (GAPKI) tersebut.

Kendati mengakui sejumlah masalah yang tengah dihadapi industri kelapa sawit, JK optimistis bahwa potensi dan kekuatan-kekuatan yang ada akan menjadikan industri ini tetap tumbuh dan berkembang.

Pemerintah siap lindungi sawit

Dukungan senada terhadap industri kelapa sawit juga dilontarkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan. “Kita akan lindungi industri strategis ini,” katanya saat menjadi pembicara kunci IPOC 2015. Apalagi, menurut Luhut, kontribusi kelapa sawit ini sangat luar biasa. Jika ada yang merusak, akan banyak yang kehilangan pekerjaan.

Luhut Binsar Pandjaitan (tengah): Pemerintah akan lindungi industri strategis sawit (photo by Eva/SWA)

Menko Polhukam mengaku bersikap keras dan tegas terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) yang mengganggu industri ini. “LSM kok mau atur kita. Kita dong yang atur diri kita sendiri,” ujarnya.

Sikap tegas terhadap LSM yang kerap mengangkat isu-isu lingkungan, menurutnya, bukan berarti pemerintah tidak peduli pada lingkungan maupun isu keberlanjutan. Melainkan, karena prioritas pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia menyinggung data bahwa 27 juta orang bergantung pada industri kelapa sawit.

“Dampak kesejahteraan itu akan sangat terkait dengan politik, hukum dan keamanan negara. Pelaku di industri kelapa sawit sebenarnya juga memainkan peran yang besar dalam upaya meredam radikalisasi dan terorisme,” Luhut menegaskan.

Mandatori biodiesel

Besarnya harapan pemerintah terhadap potensi dan peran yang dapat dimainkan oleh industri kelapa sawit juga dipahami para pelaku industri ini. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, sepakat bahwa keputusan-keputusan pemerintah untuk meningkatkan program mandatori biodiesel menjadi B15, meningkatkan efektivitas dan “enforcement”di satu sisi serta mengenakan pungutan terhadap CPO dan produk turunannya merupakan hal yang tepat.

“Pada saatnya nanti, semua pemangku kepentingan akan menerima manfaat dari kebijakan ini,” tegasnya sambil menyebut dampak-dampak positif langkah tersebut terhadap potensi pertumbuhan serta nilai strategis industri kelapa sawit.

Namun, sangat mungkin optimisme itu tak berjalan mulus. Terutama jika tuduhan dan persepsi negatif terhadap industri kelapa sawit tidak diluruskan.

Terkait kebakaran lahan dan hutan, menurutnya, sangat tidak masuk akal jika kelapa sawit dituduh sebagai biang keladi bencana tersebut. Sejak awal, menurutnya, para anggota GAPKI di berbagai daerah telah melakukan langkah-langkah mengatasi kebakaran, baik sendiri maupun bersama masyarakat.

Setidaknya, menurut Joko, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yaitu, memperbaiki tata kelola kawasan hutan dan gambut, merevisi berbagai peraturan yang membuka peluang lahan dengan cara membakar, membangun kelembagaan dan praktek berladang yang ramah lingkungan disertai insentif bagi petani, membangun sistem dan kelembagaan pengelolaan lahan gambut, dan membangun kelembagaan. (EVA)