Penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan pemerintah melalui penggalakan konversi ke Bahan Bakar Gas (BBG) kembali dilakukan. Namun, hingga saat ini infrastruktur regulasi konversi BBM ke BBG belum memadai. Sehingga implementasi dari regulasi ini masih belum bisa dijalankan di sektor transportasi.

“Kalau menurut pemerintah memang menyatakan siap terutama siap mengalokasikan gas, tetapi dari segi infrastruktur belum siap. Kendaraan-kendaraan juga yang memakai gas semua juga belum siap. Saya kira walaupun ada Kepres, setelah kami pantau implementasi pemanfaatan gas untuk kendaran belum ada kemajuan,” ujar Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Juga, harus ada komitmen mengenai waktu pelaksanaan BBG untuk sektor transportasi. Dari segi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) juga harus tersedia serta bisa memenuhi kebutuhan gas untuk kendaraan yang nantinya akan beralih dari BBM ke BBG. Menurut Tumiran, langkah awal yang tepat untuk mengimplementasikannya dengan mendorong industri mobil untuk memasarkan mobil dengan dual injection artinya bisa diisi dengan bahan bakar gas dan bahan bakar minyak.

“ Sehingga kita harapkan dalam 5 tahun ke depan semua sektor transportasi kita sudah memakai gas. Karena kalau tidak kita paksa, ketergantungan terhadap BBM semakin meningkat, sementara produksi bbm minyak kita terus menurun. Padahal, cadangan gas kita lebih baik dibandingkan BBM,” lanjutnya.

Sementara menurut Linda yang merupakan perwakilan dari Pertamina mengatakan bahwa langkah awal yang tepat harus adanya sosialisasi mengenai konversi ke BBG ini di dukung dengan adanya pembagian konverter kit yang merupakan suatu alat yang dipasangkan pada system bahan bakar kendaraan agar kendaraan itu dapat menggunakan bahan bakar gas (gas LPG/ Liquid Petrolium Gas) sebagai pengganti bahan bakar minyak yang biasa di gunakan pada kendaraan bermotor yang dibagikan secara gratis sehingga masyarakat bisa merasakan efek ekonomis dan ramah lingkungan dari penggunaan BBG tersebut. (EVA)