Tak diragukan lagi, BUMN adaah agen pembangunan yang berkontribusi terhadap laju perekonomian nasional. Di mata Menteri BUMN Rini M. Soemarno, holding PT Semen Indonesia Tbk adalah best practice karena saling terintegrasi untuk mengembangkan produk dan pasarnya. Holding BUMN semen itu bisa menjadi acuan untuk holdingisasi perusahaan pelat merah lainnya.

Namun, menurut dia, holding BUMN masih terkendala banyaknya aturan yang mengikat. Sebagai aset negara, BUMN terikat peraturan dan undang-undang seperti peraturan perusahaan dan perbendaharaan negara. “Jumlahnya ada 7 undang-undang yang mengatur mengenai perusahaan publik dan 6 undang-undang mengenai perusahaan nonpublik. Ini yang kami pertimbangkan untuk mencari jalan terbaik dalam mengelola BUMN menjadi agen pembangunan nasional,” katanya.

Kendala lainnya adalah belum adanya aturan yang bisa mengontrol mengenai holding BUMN dan anak-anak perusahaannya. Ia mencontohkan PT Astra International Tbk sudah memiliki peraturan dan standar operasional untuk mengelola anak dan cucu perusahaannya. Bila anak dan cucu perusahaan BUMN belum bisa dikontrol, jajaran manajemen BUMN tak akan bisa leluasa mengembangkan perusahaan karena ruang untuk politisasi masih terbuka.

Saat ini, pemerintah belum tergesa-gesa untuk membentuk holding ataupun super holding BUMN meskipun cetak birunya telah tersedia. Pemerintah lebih fokus membenahi BUMN setelah melihat kondisi internal masing-masing perusahaan.

“Pemerintah tengah mendorong sinergi dan restrukturisasi bisnis BUMN. Kami harus mendorong pembangunan, khususnya infrastruktur. Indonesia sudah terlambat dalam membangun. Selama ini, pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,” ujar Rini.

Menteri BUMN Rini M Soemarno

Pemerintah saat ini tengah menyusun roadmap agar BUMN bisa menjadi pendorong pembangunan yang berkesinambungan di semua wilayah RI. Ia mencontohkan pembangunan di kawasan Indonesia Timur yang masih minim infrastrukturnya. Investor lebih tertarik menanamkan modalnya di Pulau Jawa karena infrastrukturnya yang telah lengkap.

Untuk itulah, pemerintah akan mendorong sinergi BUMN konstruksi seperti Wijaya Karya, Hutama Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga, untuk membangun jalan tol Trans-Sumatera. Bentuk sinergi lainnya adalah sharing mesin ATM di industri perbankan. Nantinya, ATM empat bank BUMN, yakni Bank Mandiri Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, dan Bank Tabungan Negara Tbk menjadi satu unit.

“Harapannya, mereka bisa sharing ATM dan melayani masyarakat hingga ke pelosok daerah. Sinergi ini akan lebih efisien. Para direksi bank BUMN tengah membuat timeline dan jadwal sinergi ATM, termasuk kartu e-toll yang semula dimonopoli Bank Mandiri. Sekarang, bank BUMN lainnya sudah bisa ikut berpartisipasi,” katanya.

Rini menambahkan, sinergi lainnya adalah penyatuan 90 rumah sakit milik BUMN. Saat ini masing-masing BUMN memiliki jaringan rumah sakitnya sendiri-sendiri. Pemerintah menginginkan standar pelayanan rumah sakit BUMN menjadi satu sehingga kualitasnya seragam. Beragam bentuk sinergi tersebut tentu membutuhkan perangkat peraturan baru.

“Mekanisme sinergi juga mengontrol anak perusahaan membutuhkan peraturan seperti mengubah Anggaran Dasarnya, atau memerlukan Peraturan Presiden. Hal ini masih dikaji dan belum selesai analisisnya. Mudah-mudahan, dalam lima tahun bisa tercapai,” ujarnya. (Reportase: Syukron Ali)