Indonesia kaya akan sumber daya perikanan dengan bentang laut yang luas. Sayang, ekspor komoditas perikanan di Tanah Air masih kalah jauh dari negara tetangga. Sebut saja Vietnam. Padahal, luas wilayah laut negara bekas jajahan Perancis itu jauh lebih kecil. Dari data yang dihimpun SWA, ekspor ikan RI per tahun hanya sekitar US$1,2 miliar (Rp15,3 triliun), jauh lebih kecil dari Vietnam yang mencapai US$5,4 miliar (Rp68,9 triliun).

Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan ekspor migas dan nonmigas mencapai US$192,5 miliar (sekira Rp2.458 triliun), naik dibanding realisasi ekspor tahun lalu yang hanya US$178 miliar (Rp2.273 triliun). Kementerian Perdagangan lewat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyebut angka itu meleset dari target semula US$184 miliar (Rp2.349 triliun).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyerukan kepada Kemendag dan Kementerian Luar Negeri untuk membebaskan biaya ekspor produk perikanan. Kebijakan serupa juga telah dikeluarkan pemerintah Filipina dan Timor Leste. Dengan begitu, ekspor produk perikanan bisa tumbuh pesat.

“Pengusaha tuna dan udang meminta fasilitas GSP Plus seperti di Filipina. Ini untuk mendorong kinerja ekspor karena negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menerapkan tarif impor 13-14%,” katanya.

Fasilitas The Generalized System of Preferences (GSP) merupakan fasilitas yang diberikan dalam bentuk penurunan atau pembebasan bea masuk terhadap produk-produk tertentu yang dihasilkan negara-negara berkembang untuk diekspor ke negara-negara maju pemberi GSP.

Kebijakan ini menguntungkan negara-negara berkembang. Tak hanya meningkatkan devisa, tapi juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara itu. Dengan mendapatkan fasilitas GSP, negara-negara berkembang dapat mengekspor ke negara-negara maju dengan tarif bea masuk nol persen atau relatif rendah.

Ketika pendapatan per kapita Indonesia tergolong rendah, Indonesia pernah mendapat fasilitas GSP untuk ekspor ke Amerika Serikat. Misalnya, menurut data Kementerian Perdagangan, Indonesia pernah menikmati fasilitas GSP yang mencakup 2.249 komoditas ekspor ke Amerika Serikat. Tetapi, karena kini sudah masuk negara yang berpenghasilan per kapita tergolong menengah, maka Indonesia tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas GSP itu.

Namun, Menteri Susi bersikukuh pengusaha mendapatkan pembebasan biaya ekspor perikanan sebesar 22% seperti Filipina. Ia meminta Kemendag Kemenlu melakukan advokasi atas pembebasan biaya tersebut. “Kami mendesak Kemendag dan Kemenlu untuk advokasi negara dapat fasilitas GSP Plus seperti Filipina. Tidak dapat impor tarif,” ujarnya.

Ekspor produk perikanan Indonesia seperti tuna dan udang memang mendapatkan tarif impor cukup tinggi di Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Rata-rata tarif impor yang dikenakan dua negara tersebut pada ikan tuna dan udang berkisar antara 14-25%.

Jika sukses, pengusaha akan mendapatkan tambahan penghasilan sekitar US$300 juta seiring kenaikan ekspor. Terutama, ekspor ikan tuna dan udang. Langkah Susi ini perlu dicermati Mendag Rachmat Gobel yang juga mendapat amanah untuk menggenjot ekspor produk perikanan.

“Please Pak Rachmat Gobel. Tolong advokasi agar zero tariff untuk udang dan tuna Indonesia. Kalau bisa ini, kita bisa dapat US$ 300 juta tadi tambahan untuk pemain,” ujarnya.

Mendag yakin ekspor perikanan bisa meningkat 300% hingga lima tahun ke depan seiring kebijakan moratorium izin kapal asing, dan pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing). Langkah ini juga seiring dengan program pemerintah mencapai kedaulatan pangan dan menyejahterakan nelayan.

Menteri Susi juga meminta pembebasan bea masuk untuk jaring nylon yang biasa digunakan nelayan dalam menangkap ikan. “Saya minta ke Mendag untuk membebaskan bea masuk jaring nylon sebesar 30 persen,” katanya.

Menurutnya, jaring nylon dikategorikan sebagai barang tekstil oleh Kemendag sehingga dikenakan bea masuk impor. Kebijakan ini sangat membebani nelayan karena jaring nylon sangat dibutuhkan nelayan untuk melaut. (***)