Pemerintah Indonesia dihadapkan pada persoalan pelik, yakni bagaimana meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan. Dari total 147 BUMN yang ada, tidak ada perusahaan yang benar-benar kuat dan mampu menopang sederet program prioritas pembangunan. Presiden Joko Widodo telah jelas akan menggenjot pembangunan infrastruktur di Tanah Air untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Pembangunan di sektor kelautan juga akan menjadi prioritas. Dengan bahasa yang jelas, sang Presiden baru juga meminta dukungan penuh perusahaan pelat merah. Untuk itulah, pemerintah seharusnya mengarahkan konsolidasi BUMN sejalan dengan program pembangunan.

Mantan Direktur Pelaksana PT Accenture Indonesia Julianto Sidharto mengatakan, Indonesia seharusnya mulai mempertimbangkan penerapan bentuk-bentuk holding untuk memacu kinerja perusahaan pelat merah. Beberapa BUMN di sektor industri tertentu, seperti jasa keuangan, bandara, dan pelabuhan juga sudah harus berjalan sebagai entitas bisnis yang menguntungkan karena mesti bersaing dengan pemain lain, terutama dari luar negeri. Apalagi, era pasar bebas di kawasan ASEAN (MEA) sudah akan dimulai pada akhir tahun ini. “Tapi, juga tidak dilakukan secara pukul rata dan membabi-buta karena perubahan ini besar. Shifting dari political interference ke murni bisnis pasti tidak mudah. Sebaiknya difokuskan sejalan dengan country strategy pemerintah, misalnya tol laut, financial stability, dan pembangunan infrastructure. Atau yang sifatnya quick-win, mudah dilakukan dan ada hasil yang cepat,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana PT Accenture Indonesia, Julianto Sidharto

Namun, dia mengingatkan pemerintah sulit mengharapkan kinerja perusahaan pelat merah bisa menyaingi holding BUMN sejenis di Singapura, yakni Temasek dan Malaysia (Khazanah). Alasannya, operasional BUMN di Tanah Air tidak murni bisnis karena pemerintah masih bisa “memaksa” BUMN untuk melakukan hal-hal yang secara tidak menguntungkan dari perspektif bisnis murni. Misalnya, membuka cabang atau membangun infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, yang jelas tidak akan menguntungkan untuk periode lama. “Saat ini, holding BUMN di sini adalah Kementerian BUMN. Pemerintah titik beratnya di politik dan pelayanan publik. Kementerian sulit diharapkan mampu melakukan fungsi holding seperti Temasek yang bukan pemerintah dan dijalankan oleh orang-orang yang pola pikir murni bisnis. Dengan bentuk sekarang, masih akan banyak intervensi politik di BUMN,” katanya.

Julianto juga tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena itu sepertinya pilihan yang realistis saat ini untuk Indonesia yang tergolong baru berkembang. Dengan kata lain, kemampuan bisnis untuk menjalankan ekonomi belum terlalu besar. Di negara-negara maju pun, keberadaan BUMN sangat terbatas di sektor industri yang benar-benar strategis. Contoh paling dekat adalah Temasek yang merupakan perwujudan dari strategi pemerintah Singapura yang salah satunya ingin memiliki perusahaan jasa keuangan terbesar di dunia. “Merger harus dipertimbangkan dengan matang, terutama untuk BUMN yang besar-besar, karena exercise ini tidak mudah. Harus dipertimbangkan resiko nya vs. manfaat yang diharapkan. Pertimbangan lain adalah fungsi apa yang lebih dulu ingin diterapkan di bentuk holding, misalnya untuk mengembangkan menagement talent, seperti di Astra Group dengan AMDI-nya,” ujarnya. (Reportase: Herning Banirestu)