Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin menjamur di Indonesia. Akan tetapi, banyak dari mereka yang sifatnya masih usaha informal. Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun berharap pemerintah mau membantu usaha informal untuk berkembang menjadi formal.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih serius mengatasi masalah sektor informal, karena sektor ini harus dijadikan basis wirausahawan mandiri informal untuk ditransforasikan menjadi formal,” sebut Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Kadin Indonesia melihat jumlah UMKM sangat mendominasi struktur ekonomi di Indonesia, yakni sekitar 99,9 persen. Jumlah usaha mikro yang sangat kecil pun mencapai 98,8 persen. Usaha skala mikro ini umumnya merupakan usaha informal yang dikelola oleh wirausahawan informal, yang menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, sumbangan UMKM terhadap PDB mencapai 56,7 persen. Dan, hampir separuh ekonomi disumbang oleh 0,1 persen usaha besar.

Berangkat dari cukup besarnya sumbangan UMKM terhadap ekonomi nasional, Suryo pun berpendapat bahwa birokrasi harus ramah terhadap usaha mikro dan kecil. Sehingga usaha ini bisa naik ke tingkatan lebih tinggi atau disebut dengan strategi scalling up. Kadin Indonesia berpandangan, prosedur memulai usaha di Indonesia memang masih berbelit-belit. Alhasil, dalam survei Doing Business, kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia tahun 2012 menurun menjadi peringkat 129.

Karena birokrasi yang berbelit, iklim investasi di Indonesia pun tergolong rendah. “Iklim investasi juga masih rendah karena kita masih kesulitan memperoleh listrik, memperoleh kredit, dan menjalankan kontrak,” ungkap Suryo.

Selain perbaikan birokrasi, pemerintah dinilai perlu melakukan konsolidasi kelembagaan, investasi teknologi terapan tepat guna, dan mendorong kewirausahaan UMKM melalui pendidikan. (EVA)