Sebagai negara yang juga mengandalkan pasar global, maka Indonesia harus menerima konsekuensi dari melemahnya ekonomi dalam negeri akibat ekonomi global yang juga melamah sejak 3 tahun terakhir ini. Data Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI menunjukkan, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 %, kemudian turun menjadi 6,2 % pada tahun 2012 dan terus turun hingga 5,8 % pada tahun 2013.

Direktur Jendral Pajak, Fuad Rahmany, mengatakan imbas diterima Indonesia tidak hanya karena melemahnya ekonomi Eropa dan Amerika, tetapi belakangan Tiongkok juga menurun pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2013 lalu pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun dari 8 % menjadi 7 %. “Padahal Tiongkok adalah salah satu pasar andalan ekspor kita saat ini, sekitar 19 % ekspor Indonesia ke sana” ujar Fuad.

Tak hanya Tiongkok, negara-negara di Asia juga saat ini menjadi pasar ekspor yang cukup besar bagi Indonesia, sekitar 20 % ekspor Indonesia adalah Asia “Oleh karena itu, untuk Asia dan Tiongkok saja sudah hampir setengahnya (50 %) maka kalau kondisi ekonomi keduanya melemah itu berdampak buruk buat Indonesia” lanjut Fuad.

Menurut Fuad, melemahnya ekonomi berdampak langsung pada penerimaan pajak selama 2 tahun terakhir ini. Fuad mamparkan, data terakhir yakni Januai – Juni 2014, ada 4 sektor andalan yang kini mulai melemah yakni sektor pertambangan dan penggalian turun 10,3% dari tahun lalu, sektor konstruksi turun 14 % dari tahun lalu, sektor real estate 21 % dari tahun lalu dan sektor jasa keuangan dan asuransi turun 6 % dari tahun lalu. Sedangkan total penerimaan pajak pada tahun 2013 hanya mencapai Rp 921, 26 triliun. Pada tahun 2014 ditargetkan penerimaan pajak akan mencapai Rp1.072,37 triliun.

Mengacu pada data tersebut, maka menurut Fuad ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sekligus menjadi strategi peningkatan penerimaan pajak. Pertama, sudah saatnya Indonesia mengubah sektor andalannya dari dari usaha kelas “raksasa” seperti tambang dan konstruksi ke usaha kelas menengah seperti ekonomi kreatif “ Sayangnya kapasitas kami (Dirjen Pajak) saat ini belum bisa sepenuhnya mengcover usaha kelas menengah tadi padahal potensinya besar” jungkap Fuad. Oleh karena itu pihaknya merencanakan menambah kapasitas baik dari SDM maupun teknologi informasi pendukung.

“Khusus untuk sistem teknologi informasinya yakni layanan pajak online sedang kami bangun dan sudah di uji coba selama 4 bulan” jelas Fuad. Kesimpulan kedua, penambahan kapasitas SDM juga tidak hanya untuk mengcover pertumbuhan usaha kelas menengah tetapi juga untuk menangani beberapa pihak wajib pajak yang saat ini masih luput dari pengawasan Dirjen Pajak.(EVA)