Paket kebijakan ekonomi satu, dua dan tiga telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akhir-akhir ini melemah akibat krisis global. Para pengusaha meminta pemerintah untuk mengawasi realisasi-realisasi dari kebijakan yang telah dibuat.

Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Ekawahyu Kasih, mengatakan bahwa pengusaha menyambut positif atas paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Saya kira semua kebijakan bagus yang harus dikawal pemerintah adalah implementasinya jangan semua sudah bagus, namun implementasinya tidak sebagus kebijakannya. Mudah-mudahan dengan pemerintah sekarang yang begitu kerja cepat, kita berharap berbeda, dengan sebelum-belumnya, semoga ada perubahan hal yang signifikan seperti pelayanan kepada masyarakat berupa perizinan,” ujarnya kepada SWA Online dengan nada berharap.

Sementara, menurut DR. Wasiturrahma Gafmi, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya, menilai paket deregulasi yang disampaikan sebagai paket kebijakan Jilid 2 belum mempunyai makna bagi pengusaha serta masih belum kondusif. Pasalnya paket deregulasi itu untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek sekarang ini menurutnya, memerlukan kebijakan yang radikal bagaimana Pemerintah dalam hal ini Presiden harus tegas dan mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi dunia usaha. Terutama terkait dengan pembiayaan/permodalan hubungannya dengan tingkat suku bunga yang lebih fleksibel.

“Saya menyarankan suku bunga acuan BI Rate harus diturunkan untuk memacu pertumbuhan sektor riil. Karena saya yakin Th Fed Rate tidak akan naik sampai tahun depan 2016 seiiring dengan devaluasi Yuan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, kelebihan dari Paket Kebijakan Deregulasi sangat banyak khususnya untuk jangka panjang yaitu akan banyaknya investor yang datang ke Indonesia. Namun menurutnya, saat ini Indonesia butuh kebijakan radikal yang bisa menangani masalah jangka pendek seperti bagaimana supaya investasi tumbuh secara cepat untuk mengatasi pengangguran yang sudah ter PHK ribuan tenaga kerja.

“Saya lihat kita memang butuh Paket Kebijakan Deregulasi secepatnya. Tapi ini akan terhambat karena SDM kita masih lemah,”tutupnya. (EVA)

Poiters Kebijakan Deregulasi September 2015