Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup, terutama hutan Indonesia yang telah masuk kategori sangat parah sehingga Indonesia termasuk lima besar negara di dunia penghasil emisi karbon, dengan 80% sumber emisinya adalah tata guna lahan dan alih fungsi lahan.

Kerusakan hutan merupakan penyebab 20% emisi gas-gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim ekstrim. “Karena itu, Presiden Indonesia mendatang harus yang pro lingkungan hidup agar kerusakan hutan dapat dihentikan,” ujar Abetnego pada siaran pers Seminar Nasional: Indonesia Butuh Presiden Pro Lingkungan dan HAM, di Jakarta (18/6/14).

Lalu, menurut Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, selain kelestarian hutan, masyarakat juga harus memperhatikan isu pelanggaran HAM dalam memilih presiden periode mendatang. Dari sekian banyak kasus HAM, ada kasus yang harus menjadi perhatian utama, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat serta masyarakat lokal lainnya di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Saat ini Komnas HAM hingga awal Desember 2014 melakukan Inkuri Nasional mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Kami mengharapkan Presiden terpilih mendatang mau dan berkomitmen menindaklanjuti hasil Inkuri Nasional,” jelas Sandra.

Di akhir seminar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, Wimar Witoelar, mengingatkan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan seperti hutan dan menyelesaikan pelanggaran HAM merupakan kegiatan masif yang memerlukan polical will bersama untuk mengubah kerangka kebijakan pemerintahan

“Karena kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengubah kerangka kebijakan di Pilpres 2014 sangat penting terutama memilih calon presiden yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan menjaga HAM,” tutup Wimar. (EVA)