Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri menyatakan, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia pada 2025. Hanya saja, Indonesia harus memiliki konsep yang benar dan tepat yang kemudian dieksekusi dengan benar dan tepat pula, terutama dalam memanfaatkan segala potensi kelautan dan perikanan (KP) di Tanah Air.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu menuturkan, dengan segala potensi KP yang ada, sangat memungkinkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia diwujudkan. Sektor KP mencakup 11 subsektor ekonomi kelautan yang terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau kecil, coastal forestry (hutan magrove), dan non-conventional resources (energi terbarukan). Dari 11 subsektor itu, potensi ekonomi yang bisa diraih mencapai US$ 1,2 triliun per tahun atau tujuh kali lipat APBN 2015 (Rp 2.000 triliun = US$ 170 miliar) atau 1,2 kali produk domestik bruto (PDB) nasional saat ini, dan mampu menumbuhkan lapangan kerja bagi 40 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja Indonesia.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri (Foto: IST)

Hanya saja, kata dia, pemanfaatan potensi itu masih terkendala oleh illegal activities, mulai dari illegal fishing, illegal logistic, hinggal illegal oil, yang jika dijumlahkan total kerugian negara mencapai Rp 300 triliun tiap tahunnya. Contohnya, dari potensi produksi ikan laut yang mencapai 7,3 juta ton, baru 76% atau sekitar 5,8 juta ton yang dimanfaatkan dengan baik karena sejumlah kendala tersebut. “Tapi, apabila pemerintah saat ini memiliki konsep yang benar dan tepat untuk mengatasi kendala itu, lalu dieksekusi dengan benar dan tepat pula, target 2025 Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa diwujudkan,” kata dia.

Rokhmin menjelaskan, Pemerintah Indonesia sudah sejak lama ingin mewujudkan poros maritim dunia. Karena itulah, Presiden Gus Dur membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sekarang berganti menjadi Kementerian KP. Gus Dur juga meminta Rokhmin menjadikan Kementerian KP sebagai play mover atau penggerak perekonomian bangsa dengan melantiknya sebagai Menteri KP. “KKP dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sumber penciptaan lapangan kerja baru, dan sumber daya saing tanpa harus merusak lingkungan. Jadi, ada ilmu dan caranya, inilah konsep yang benar dan tepat agar Indonesia jadi poros maritim dunia,” kata dia.

Menurut dia, meskipun Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, namun baru sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur DKP/KKP didirikan, tepatnya September 1999. Langkah itu ternyata sangat mujarab, dengan adanya DKP kinerja sektor KP terus meningkat. “Sebelum 1999, Indonesia hanya produsen perikanan terbesar ke-7 dunia, pada 2004 terbesar ke-4, dan sejak 2010 terbesar ke-3 dunia,” ujar dia.