Management Strategy

Setahun Jokowi-JK, Pengelolaan Anggaran Masih Bermasalah

Oleh Admin
Setahun Jokowi-JK, Pengelolaan Anggaran Masih Bermasalah

Menjelang satu tahun usia pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memberikan evaluasi terkait pengelolaan anggaran. “Masih banyak persoalan yang kita potret, ada catatan merah yang sebenarnya harus dilakukan pada tahun 2015 namun urung dilaksanakan,” kata Yenny Sucipto Sekretaris Jenderal Fitra di Jakarta Senin, 12 Oktober 2015.

Nilai merah pertama terkait pengelolaan BUMN, menurut Yenny hal ini akibat suntikan dana Rp 68 triliun kepada BUMN yang secara tiba-tiba. Tanpa ada regulasi penyertaan modal, perlindungan laba yang ditahan, serta deviden yang disetor, Fitra menilai ini potret bahwa Kementerian BUMN tidak membangun pengelolaan secara baik. “Dari sisi anggaran sekedar menggelontorkan modal tanpa ada desain tata kelola di 15 sektor. Ini yang kita cukup khawaktir, bisa jadi bancakan elit-elit politik.”

Poin merah berikutnya perihal konsistensi pemerintah dalam mandatory spending, terutama segi kesehatan. Menurut Fitra pada APBN 2015 lalu, alokasi kesehatan masih sekitar 3,1 persen dari yang seharusnya 5 persen.

Pemaparan Platform Ekonomi Jokowi - JK di Ritz Carltn Pacific Place (Antara)

Pemaparan Platform Ekonomi Jokowi – JK di Ritz Carltn Pacific Place (Antara)

Juga terkait kedaulatan pangan yang hanya mendapat anggaran sekitar Rp 1 triliun. Dalam kedaulatan pangan banyak faktor yang negara harus memfasilitasi. “Contoh soal kepemilikan tanah, distribusi peningkatan pada saat sebelum dan sesudah panen. Tidak ada alokasi kesana,” kata Yenny.

Yenny menuturkan pemerintah juga minim memberikan fasilitas kepada sektor informal. “Sektor ini memberikan kontribusi 60 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.”

Ia juga berpendapat bahawa masih minim fasilitas atau pembiayaan dalam rangka peningkatan sektor tenaga kerja informal. Sebaliknya pemerintah lebih mengarahkan pada infrastruktur yang bukan pada aspek itu. Yenny mencontohkan program pembangkit listrik 35000 MW yang menurutnya tidak menyasar ke sektor-sektor tersebut.

“Pemerintah bisa menjadikan catatan kami ini sebagai evaluasi dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2016. Karena sekarang masih pembahasan,” ucap Yenny.

Yenny berharap Presiden Joko Widodo tidak melenceng dari tujuan nawacitanya. Sebab bantuan pinjaman dari Cina kepada tiga bank BUMN beberapa waktu lalu, tidak menjawab keinginan mandiri dan berdaulat serta meninggalkan ketergantungan kepada asing. “Ini jadi bahan evaluasi bagi pemerintah, juga evaluasi bagi kabinetnya.”

Tempo


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved