Management

Tiga Tantangan Pembangunan Infrastruktur RI

Tiga Tantangan Pembangunan Infrastruktur RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antar masyarakat, antara kota dan daerah. Namun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur itu, terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik, yaitu kondisi geografis, kerawanan dan dampak bencana, serta sumber pembiayaan yang kian sulit di dapat di era krisis.

Hal ini dinyatakan Presiden Yudhoyono dalam pidato pembukaannya pada Asia Pasific Ministers & Regional Governors Conference on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development 2012 (APM & RGC 2012) dan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012 (IICE 2012) yang diselenggarakan selama tiga hari, pada Selasa (28/8) ini hingga 30 Agustus 2012 mendatang di Jakarta Convention Center.

Tantangan dalam konteks kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, pemerintah mengusulkan untuk memperbanyak infrastruktur maritim. Menurut Yudhoyono, jenis infrastruktur ini tidak hanya memerlukan dana yang sangat besar jumlahnya, tapi juga membutuhkan teknologi dan keahlian yang tinggi. “Melalui infrastruktur maritim, wilayah pantai di seluruh nusantara akan dapat dihubungkan. Infrastruktur maritim penting untuk sustainability bagi kota-kota sepanjang garis pantai,” tambahnya.

Presiden Yudhoyono melanjutkan, strategi pengembangan infrastruktur maritim ditujukan pada dua titik pengembangan, yaitu pusat pelabuhan internasional Kuala Tanjung di Sumatera untuk bagian barat Indonesia dan pusat pelabuhan internasional di Bitung, Sulawesi, untuk bagian timur Indonesia. “Kuala Tanjung dan Bitung terletak pada lingkar jalur pelayaran internasional dengan lalu lintas laut yang padat. Kedua pelabuhan ini juga dapat menunjang lalu lintas laut ke daerak-daerah di Indonesia. Melalui strategi ini dapat menjadi faktor penarik ekonomi yang dapat mendorong berkembangnya sentra ekonomi di luar jawa,” tambah Yudhoyono.

Mengenai kerawanan dan dampak bencana alam yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur lainnya, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa peningatan kapasitas penanganan bencana alam harus ditingkatkan. “Bencana alam merupakan tantangan lain yang dapat merusak infrastrktur yang sudah dibangun. Maka peningkatan kapasitas penanganan bencana harus ditingkatkan di mana hal ini juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan infrstruktur,” tambah Yudhoyono.

Tantangan lainnya yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan infrastruktur, dikatakan Presiden Yudhoyono, Indonesia membutuhkan investasi tidak kurang dari US$ 250 miliar. “Nilai ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di bidang energi, jalan, jalur kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, dan sistem infrmasi dan komunikasi,” rinci Yudhoyono. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur, Presiden Yudhoyono mendukung dan mengundang kerja sama dengan pemerintah negara lain maupun pihak swasta untuk berinvestasi di Indonesia dengan mengembangkan skema Public-Private Partnership (PPP).

“Kita kembangkan skema Public-Private Partnership yang akan menarik sektor swasta untuk berinvestasi. Untuk memfasilitasi pelaksanaan skema ini kita telah membuat kerangka hukum dan regulasi yang kuat serta kompetitif melalui berbagai kegiatan pengadaan oleh para pemegang konsesi PPP,” ungkap Yudhoyono. (EVA)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved