Management Strategy

Tingkatkan Ekonomi Berkelanjutan, RI Kerja Sama Global Green Growth Institute

Tingkatkan Ekonomi Berkelanjutan, RI Kerja Sama Global Green Growth Institute

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) menjalin kerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI). Institusi tersebut merupakan badan internasional yang dibentuk untuk memastikan pembangunan ekonomi di setiap negara yang diajak bekerja sama bisa tumbuh dengan tetap memperhatikan keberlangsungan keadaan alam sekitarnya. Hal ini supaya pembangunan ekonomi tersebut dapat berkelanjutan dan dirasakan oleh anak-cucu kita kelak.

“Kita ingin mencapai pembangunan (ekonomi) berkelanjutan yang lebih hijau, juga ingin lebih efisien dalam menggunakan BBM (bahan bakar minyak -red), dan ingin mengupayakan agar udara kita lebih bersih, ” kata Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri PPN/Bappenas, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (18/6).

Untuk mengubah segala proses pembangunan menjadi hijau memang pasti akan ada cost yang keluar, tapi cost jangka pendek tersebut akan bisa tertutup oleh benefit jangka panjang. Jadi kalau membangun , jangan sampai kita menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lukita juga menjelaskan bahwa GGGI itu baru dibentuk sebagai institusi internasional sejak Konferensi Rio+20 tentang Pembangunan Berkelanjutan, di Rio de Janeiro, Brazil, pada 20 Juni 2012. Sebelumnya GGGI adalah non profit organization yang dibentuk oleh Korea Selatan pd 2009. Namun karena dianggap kegiatannya bagus dan bermanfaat bagi banyak negara, maka pada konferensi tersebut mereka diminta untuk beroperasi secara global, seperti ILO atau WHO.

“Indonesia dianggap sebagai anggota pendiri, karena pada saat itu berpartisipasi dalam Konferensi Rio+20, namun saat ini masih belum memberikan kontribusi dalam bentuk dana. Jadi ada keharusan bagi kita untuk meratifikasi hal-hal yang menjadi kewajiban kita di sana. Ini harus berdasarkan arahan Presiden, dan itu sudah dicantumkan dalam Perpres tanggal 17 September 2012. Jadi setelah ini kita akan berpartisipasi secara finansial dalam GGGI,” jelasnya.

Menurutnya, Bappenas yang nanti jadi vocal point terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan GGGI. Di dalam GGGI, Indonesia duduk di Komite Fasilitasi dan Program. Walaupun implementasi dari konsep green growth ini nanti tidak harus dari Bappenas sendiri, tapi penghubungnya tetap kementerian tersebut.

“Program dari GGGI itu tidak terlalu besar (untuk mencakup semua proyek pembangunan), jadi pasti ada inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan berbagai Kementerian lain dan partner-partnernya. Misalnya kita ini pati dapat support dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenkoperek), jadi kita rasa semua Kementerian punya kepentingan soal green economy, jadi ini is a must,” tuturnya.

Lukita mencontohkan seperti di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memiliki inisiatif tersendiri soal pertumbuhan ekonomi hijau (green economy growth) yakni green financing. Di situ ada insentif fiskal untuk mengarahkan kegiatan pembiayaan yang ramah lingkungan. Misalnya green car (mobil murah yang ramah lingkungan) yang masuk Indonesia akan bebas bea masuk, dan sebagainya. Lalu, Kementerian Pembagunan Umum (PU) juga sudah jalan untuk pembangunan green infrastructure itu.

Dia menerangkan bahwa kerjasama yang sudah didesain ada tiga komponen. Pertama yaitu upaya pembangunan yang terkait Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). “Di sini kita ingin agar upaya pembangunan yang berhubungan dengan MP3EI itu tidak mengancam keberlanjutan alam Indonesia, maka kita menerapkan konsep green dalam pembangunan infrastruktur, produksi dan konsumsi barang-barang, dan lain-lain,” imbuhnya.

Komponen kedua terkait dengan REDD plus, Lukita mengungkapkan bahwa Indonesia ada kerjasama dengan Norwegia sampai 2020. Di komponen ini, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang memimpin. Dan, komponen ketiga berhubungan dengan pelaksanaan green strategy di daerah yang tertuang dalam kerangka kerja masing-masing daerah.

“Kerangka ini terkait erat dengan komitmen mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan lain-lain. Bappenas yang menjadi koordinator di sini. Kerjasama dalam tiga komponen tadi, untuk MP3EI dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian, sedangkan untuk piloting-nya di masing-masing provinsi akan kami koordinasi,” terangnya.

Selama ini, Lukita mengakui bahwa pembicaraan mengenai pertumbuhan ekonomi hijau tersebut masih dalam proses perencanaan. “Kita memang sudah ada komitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Tapi elaborasi konsep ini yang belum jelas. Prinsip-prinsip green seperti apa sebagai pedoman nantinya, maka ada kerjasama dengan GGGI akan lebih membantu,” katanya.

Sementara, Howard Bamsey selaku Direktur Jenderal GGGI, menuturkan bahwa Indonesia sudah bisa dilihat sebagai leader dalam pembangunan yang berkelanjutan. Institusi internasional ini juga ingin mendukung Indonesia dalam melaksanakan green economy yang ingin dilakukan pemerintah saat ini dan ke depannya.

“Ada tiga ranah berbeda yang kita lakukan di Indonesia. Kita memang merespon dengan agenda berbeda di setiap negara. Di Indonesia, agenda kita adalah masuk ke rencana pembangunannya. Kita bekerja antar (institusi) pemerintah. Kenapa kita berbeda dengan organisasi internasional lain yakni kita tidak membutuhkan kantor yang besar, tapi kita membentuk joint team dengan Bappenas misalnya. Kami masuk ke dalam organisasi yang bekerja sama dengan kami,” tuturnya.

Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Endah Murniningtyas, menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan swasta pun harus mengikuti aturan pemerintah soal praktik green economy ini. Jadi yang melaksanakan ini nantinya tidak hanya Kementerian atau perusahaan BUMN saja.

“Apapun yang dilakukan oleh swasta itu kan ada instrument policy-nya dari pemerintah. Jadi misalnya PP untuk Konservasi Energi itu dilakukan oleh Menperin. Kalau pemerintah akan menerapkan green economy growth ya mereka semua harus ikut. Konsumen mereka juga sebetulnya sudah banyak demand bahwa perusahaan itu harusnya lebih concern terhadap lingkungan, dan green products juga harus lebih ditingkatkan,” ucapnya.(EVA)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved