Pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 2012-2014 menyerap setidaknya 30-40 persen dari APBN atau lebih dari Rp 300-400 triliun. Selain itu, sejak tahun 2012-2014 terdapat lebih dari 300.000 paket pekerjaan yang didanai oleh APBN dan APBD yang diproses melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk mengurangi kerugian dan meningkatan efektifitas penyediaan barang dan jasa agar menunjang perekonomian, LKPP dan MCA-Indonesia melaksanakan proyek Modernisasi Pengadaan. Modernisasi ini dilakukan melalui modernisasi sistem dan profesionalisasi staf pengadaan melalui penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di 29 kementerian/lembaga/pemda/institusi di Indonesia dengan nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2013.

Saat ini, ada sekitar 52 ribu perempuan sebagai pengelola pengadaan yang tersebar di seluruh Indonesia dan kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. “LKPP akan membantu menerapkan kebijakan baru yang berdampak positif bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah, khususnya bagi pengusaha perempuan,” Kata Sarah Sadiqa, Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP.

Langkah awal yang akan dilaksanakan adalah memperkuat dan mengintegrasikan gender dalam sistem pengadaan barang/jasa. LKPP juga melaksanakan survei gender atas 406 vendor milik pengusaha perempuan dan laki-laki untuk melihat peluang, akses, tantangan dan tren yang dihadapi penyedia barang/jasa dalam mengikuti proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. (EVA)