Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin berharap diaspora kesehatan dapat membantu menyukseskan rencana transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Keinginannya ini ia sampaikan dalam acara virtual Pertemuan Diaspora Kesehatan Indonesia di Kawasan Eropa ‘Indonesia Memanggil Anak Bangsa’, Minggu (17/04/2022).

Budi mengatakan, dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan transformasi layanan primer yang dimulai dengan memperluas infrastruktur kesehatan hingga level rumah/masyarakat, meningkatkan program promotif preventif, menurunkan angka stunting, dan menekan Angka Kematian Ibu (AKI). “Satu-satu kita bereskan supaya lebih baik lagi,” ujarnya.

Perihal layanan primer, Kemenkes berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama untuk penyakit degeratif yang menjadi penyumbang kematian tertinggi di Indonesia yakni jantung, stroke dan kanker. Setiap daerah didorong memiliki layanan kesehatan dengan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai, sehingga pasien bisa cepat ditangani dan diselamatkan tanpa harus menunggu untuk dirujuk ke daerah lain atau bahkan sampai dirujuk ke luar negeri.

“Ada daerah yang dokter spesialisnya cuma 1 atau 2, ini sangat jauh untuk melayani jumlah populasi di wilayah masing-masing. Karenanya kualitas layanan RS baik milik pemerintah maupun swasta harus ditingkatkan,” tegas Menkes.

Pada pelaksanaanya, kata Budi, ketersediaan tenaga kesehatan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Saat ini jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat kurang.

Menkes merinci ketersediaan dokter di Indonesia saat ini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273,984,400 jiwa, Indonesia masih kekurangan sekitar 172.508 dokter. Karena menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Untuk itu, perlu ada percepatan penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio tersebut.

“Dengan tingkat kelulusan dokter sebanyak 12 ribu orang per tahun, setidaknya butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memenuhi rasio dokter di Indonesia. Kita harus percepat kerjanya, karena kalau tidak akan semakin banyak masyarakat yang tidak tertolong,” kata Menkes.

Budi menyebut, Kementerian Kesehatan tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menambah jumlah fakultas kedokteran dan meningkatkan produksi tenaga kesehatan. Penambahan ini sebagai upaya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.

Skema yang disiapkan pemerintah adalah menerapkan konsep pengampuan dan sharing knowledge lintas daerah. Masing-masing fakultas kedokteran dan RS akan mengampu fakultas kedokteran dan RS lain di seluruh Indonesia. Untuk itu, ke depan jumlah dokter, dosen dan RS akan ditambah tanpa mengurangi kualitas layanan. Ditargetkan penyediaan dokter ini akan tercapai dalam 10 tahun.

“Prodi-prodinya aku minta dibuka lebih banyak, terutama penyebab kematian yang lebih besar di Indonesia, kanker, stroke dan jantung. Itu butuhnya spesialisnya apa saja, prodinya harus ada,” tambah Menkes.

Saat ini, Kemenkes telah melakukan pemetaan kebutuhan dokter di seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan dalam waktu lebih cepat bisa segera direalisasikam untuk memperkecil gap rasio dokter.

Oleh karena itu, Menkes ingin pertemuan dengan diaspora kesehatan Indonesia menjadi awal yang baik bagi peningkatan pembangunan kesehatan di Tanah Air. Berbagai ide, masukan ataupun saran dari berbagai diaspora kesehatan Indonesia diharapkan bisa memperkuat road map Kementerian Kesehatan untuk menyukseskan transformasi sistem kesehatan.

Budi juga mengungkapkan akan segera menerbitkan aturan untuk mempermudah kerja dokter dari luar negeri di Indonesia. Menurutnya, aturan itu tinggal disetujui Presiden Jokowi. “Kita akan memudahkan dan memperjelas proses adaptasi dokter dokter dari luar negeri, peraturan sebentar lagi saya tanda tangan tinggal tunggu okenya Presiden Joko Widodo,” katanya.

Ia menjelaskan, di tahun pertama, diaspora kesehatan bisa langsung bekerja di rumah sakit yang telah ditentukan Kemenkes bersama dengan AKI dan organisasi profesi. Kemudian di tahun kedua, diaspora diizinkan bekerja di tempat lain.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan dan memperkuat diaspora kesehatan Indonesia. Sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak kembali ke Indonesia, yang penting ada jaringannya, ada akses ke riset, kita bareng-bareng bangun sistem kesehatan yang lebih bagus lebih kuat dimanapun kita berada,” tutur Menkes

Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Inggris Raya dan Jerman yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya untuk membantu Kemenkes mewujudkan kualitas kesehatan Indonesia yang lebih baik.

“Banyak sekali dari diaspora baik perorangan maupun dalam komunitas atau kelompok memiliki keinginan berkontribusi bagi Indonesia di berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang kesehatan,” ujar Mayerfas, Dubes RI untuk Belanda.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id