Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan hilirasi sawit yang didengungkan Presiden Jokowi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor mengingat komoditas ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

“Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar sehingga jika diekspor pastinya mendatangkan devisa yang lebih besar dan bisa digunakan untuk kesejahteraan Indonesia,” jelas Menkeu dalam acara ‘17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook’ secara virtual (1/12/2021).

Sri Mulyani menilai, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri. “Hanya saja, hilirisasi produk kelapa sawit Indonesia belum terkembang. Karena itu, Presiden meminta fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini adalah mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi,”dia menambahkan.

Selain meningkatkan pendapatan negara, Sri Mulyani mengatakan, hilirisasi akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lain.

Menurut Menkeu, sawit punya peran penting tidak hanya bagi perekonomian, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan, sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut.

Hal ini karena sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar.

“Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya, sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit,” kata Menkeu.

Menkeu mengungkapkan sumbangan devisa dari sektor sawit sebanyak US$21,4 miliar, atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas. “Kami juga menggunakan sawit untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel,” tegas Sri Mulyani.

Pada tahun 2021 ini kita telah memasuki pemulihan ekonomi secara bertahap walaupun masih di bawah ancaman Covid. Pemulihan bagi Indonesia termasuk pemulihan pendapatan pemerintah dari peningkatan harga komoditas di mana ada peningkatan pesat dari harga CPO. Pungutan ekspor meningkat sekitar 9 kali di mana ekspor CPO mencapai 26,12 triliun rupiah atau meningkat 1.400%.

Pemulihan ekonomi global sekarang ini juga telah meningkatkan permintaan pangan yang dapat diidentifikasi dengan peningkatan harga CPO juga. Kondisi pemulihan in akan membuat harga CPO berkembang cukup dinamis.

Pemerintah Indonesia pada 2021/22 akan meneruskan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung orang-orang yang paling rentan melalui perlindungan sosial. PEN juga mendukung UMKM dan dunia usaha. Sampai November 2021 pelaksanaan PEN sudah mencapai 65% dengan total pembelanjaan Rp 482,9 triliun . Untuk 2022 fokus PEN ialah untuk mengatasi Covid-19 dan mutasi- mutasinya, peningkatan human capital dan infrastruktur penting yang akan menjadi dasar untuk pemulihan ekonomi.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi ini, anggaran negara memegang peranan penting yang memerlukan memaksimalkan pendapatan pajak. Optimalisasi pendapatan pajak dilakukan melalui optimalisasi kebijakan, peraturan dan administrasi pajak, optimalisasipembelanjaan dan membiayai defisit.

Ketika berbicara mengenai industri kelapa sawit, intinya ialah membicarakan mengenai manusia dan kesejahteraan sosial. Industri kelapa sawit melibatkan 6 juta petani dan 4,3 juta pekerja perkebunan. Minyak sawit sendiri bukan hanya memasok kebutuhan pangan tapi juga ketahanan energi. Hal ini dilakukan melalui dukungan terhadap industri hilir yang memproduksi minyak sayur, kosmetik bahkan fattyalcohol. Sementara dalam berkontribusi terhadap keamanan energi, minyak sawit telah memberikan diversifikasi sumber energi untuk Indonesia.

Dari sisi perekonomian produksi CPO telah memberikan kontribusi yang sangat meningkat. Produksi CPO pada tahun 2019 mencapai 48,29 juta ton yang meningkat pesat dari produksi 2014 sejumlah 29,3 juta ton. Sementara ekspor pada tahun 2019 mencapai 30,9 juta ton yang meningkat dari 22,9 juta ton tahun 2014.

Harga CPO sendiri yang dipengaruhi banyak faktor telah menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu pada tahun 2015 harga US$ 663 per ton, yang meningkat mencapai US$ 762/ton pada tahun 2020 dan lebih dari US$ 1.000/ton pada tahun 2021. Industri kelapa sawit memberikan dukungan yang sangat baik terhadap perekonomian Indonesia, dan kepada jutaan petani.

Posisi Indonesia sebagai produsen terbesar dengan luas kebun terbesar di dunia telah menggerakkan pemerintah untuk mengembangkan industri hilir. Presiden Jokowi belah menetapkan sasaran untuk mentransformasi ekonomi Indonesia dengan peningkatan nilai tambah. Bersamaan dengan ini, perlu bagi Indonesia untuk memastikan harga CPO stabil dan dapat terprediksi, yang sangat penting bagi strategi Indonesia.

Dalam mengupayakan stabilisasi harga CPO, Pemerintah Indonesia mendirikan BLU CPO atau CPO Fund. Tujuan CPO Fund ialah melaksanakan mandat biodiesel

B30 yang tidak hanya untuk memproduksi energi terbarukan tapi juga menstabilkan harga CPO, serta untuk memastikan produksi bahan bakar nabati berbasis minyak sawit sebagai greenfuelyang bisa membantu mengurangi impor minyak mentah dan bahan bakar fosil yang selama ini menggerakkan defisit anggaran Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengembangkan industri hilir melalui pajak dan pungutan, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Pajak dan pungutan perannya sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan penciptaan nilai tambah dan mendukung petani dalam meremajakan tanaman tua mereka. Melalui CPO Fund, pemerintah mendorong peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, membangun sarana dan prasarana, peremajaan kebun dan mengembangkan insentif untuk biodiesel. Dukungan ini diberikan seimbang untuk sektor hilir dan hulu industri kelapa sawit.

Selain itu, Pemerintah Indonesia menggunakan pajak dan pungutan untuk memastikan perubahan iklim juga dapat ditangani dengan baik. Terutama terkait dengan masalah deforestasi dan pengelolaan hutan, Indonesia harus lebih transparan dan akuntabel tidak hanya untuk masyarakat global tapi paling penting ialah untuk kita semua di Indonesia. Untuk ini diperlukan upaya pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan dan sesuai dengan penanganan perubahan iklim.

www.swa.co.id