Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

Kondisi ekonomi makro dan global, menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, akan memengaruhi arah kebijakan pemerintah di tahun 2018. Ekonomi dunia tumbuh 3% sudah cukup bagus sesudah terjadinya krisis global. Untuk tahun 2018, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih kuat, yaitu 3,6%.

Indonesia sebagai negara yang mengandalkan mesin pertumbuhan ekonomi ekspor akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan volume perdagangan dunia dan transaksi perdagangan antarnegara. “Namun, kami mengantisipasi adanya headwind atau angin yang berasal dari depan yang akan berpotensi memperlambat lajunya ekonomi dunia,” ujarnya.

Terutama, masalah politik global. Tahun 2017 adalah tahun di mana banyak diselenggarakan pemilu di berbagai negara. Isu nasionalisme dan inward-looking sangat kental dalam masa pemilu, yang akan menular kepada kebijakan perdagangan yang cenderung proteksionis.

Hal lain yang harus dilihat sebagai faktor yang akan memengaruhi ekonomi dunia, Sri Mulyani menambahkan, adalah tren atau arah kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan China. AS dan negara-negara Eropa menerapkan normalisasi. Artinya, jumlah uang beredar dikurangi atau interest rate dinaikkan. Karena itu, negara-negara berkembang harus siap menghadapi kecenderungan suku bunga global yang lebih tinggi.

Bagaimana Indonesia menyikapi lingkungan makro seperti itu?

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ekonomi Indonesia dikenal cukup memiliki rekam jejak yang baik. Di Indonesia, salah satu yang menjadi sumber stabilisasi adalah persepsi bahwa kita memiliki kebijakan yang baik dan prudent. Kepemimpinan Presiden Jokowi pun berorientasi pada solusi atau pragmatis. Ini harus dimunculkan dalam berbagai langkah, baik dari kebijakan fiskal pada APBN, kebijakan sektoral dari kementerian, maupun kebijakan regional dari pemerintah daerah.

Kebijakan ekonomi terdiri dari tiga area, yaitu: kebijakan fiskal yang terlihat dari APBN, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil. Agar tiga kebijakan ini bisa menghasilkan dampak yang positif, sinergi dari ketiga kebijakan itu merupakan hal penting.

Kebijakan ekonomi Indonesia dari sisi kebijakan fiskal, lanjut Sri Mulyani, ditujukan untuk memperkuat potensi ekonomi. Pertama, pengembangan manusia. Ini adalah fokus yang akan terus ditingkatkan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mencapai Rp 440 triliun untuk tahun 2018, yang sebagian besar (hampir 2/3) dibelanjakan melalui daerah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota. Di bidang kesehatan, anggaran sebesar Rp 105 triliun akan dibelanjakan pada 2018. Jadi, Indonesia akan membelanjakan hampir Rp 550 triliun hanya untuk dua sektor tersebut.

Untuk infrastruktur, kata mantan Direktur Pengelola Bank Duni ini, jumlah anggarannya mencapai lebih dari Rp 400 triliun di tahun 2018. Ini akan dipakai untuk membangun hard infrastructure, mulai dari jalan, bandara, kereta api, bendungan, hingga listrik. (*)