MicroSave Consulting Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation merlis hasil riset mengenai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sepanjang 2018. Hasil ini juga disebut sebagai evaluasi program BPNT selama setahun ke belakang.

Hasilnya, sebanyak 96% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 89% e-warong menyatakan puas terhadap pelaksaan program tersebut. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa proses BPNT saat ini mudah sekaligus nyaman. Selain itu, riset juga menunjukan bahwa, masyarakat penerima manfaat menyatakan lokasi e-warong dekat dengan rumah KPM dengan waktu tempuh sekitar 10 menit dan nilai median biaya pangan per rumah tangga KPM per bulan sekitar Rp700 ribu dengan mayoritas 4 hingga 5 anggota keluarga dapat memenuhi satu hingga dua minggu atau sekitar 12%-29% kebutuhan pangan keluarga tersebut.

Temuan tersebut dinilai sebagai catatan perbaikan dari pelaksanaan program bantuan sosial pada 2017, karena BPNT telah berhasil memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi seperti saldo kosong, kerusakan jaringan/sistem.

Manager dan Analis Senior MicroSave Consulting, Elwyn Sansius Panggabean mengatakan bantuan sosial yang diberikan melalui BPNT memberikan peluang usaha mikro kepada perempuan. “Sebanyak 68% bantuan dibagikan kepada perempuan. Hal ini mendorong tumbuhnya e-warong Kube yang dapat meningkatan kemandirian masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, pada 2017 dengan bantuan yang sama dari BMGF, MicroSave Consulting juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT dl 13 Provinsi mencakup 43 Kota di manajumlah responden saat itu sekitar 2.355, yang terdiri dari 1.770 KPM dan 585 e-warong. Dari sisi e-warong sebagai agen penyalur, kebebasan untuk memilih pemasok bahan pangan dengan pedagang besar dan produsen langsung dalam hal ini petani atau perusahaan penggilingan padi adalah salah satu hal yang paling disukai dalam kerja sama program BPNT ini karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Namun demikian, Peran BULOG juga dirasakan tetap penting karena memberikan kemudahan pembayaran sehingga membantu e-warong dalam mengelola modal kerja. “Hampir semua pemilik e-warong inn melanjutkan kerjasama lewat BPNT karena mendapatkan keuntungan pendapatan dari awalnya 1 juta menjadi 2 juta per bulan,” kata Elwyn.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, program ini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, wabilkhusus perempuan. “Sekitar 87% KPM adalah masyarakat yang baru pertama kali memiliki rekening bank melalui KKS serta fakta bahwa BPNT membantu pengusaha mikro untuk terbiasa dengan pembayaran secara digital sehingga dalam jangka panjang diharapkan hal ini dapat mendorong upaya pemerintah dan Bank lndonesia dalam Gerakan Nasional Non Tunai, meskipun penggunaan transkasi rekening tabungan saat ini masih terbatas,” kata Agus.

Saat ini jumlah penerima bantuan non tunai ada sekitar 10,25 juta KPM. Jumlah ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah dalam rencana kerja tahun 2018. “Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, kami akan melakukan perluasan BPNT sebanyak 5,3 juta. Artinya dengan perluasan ini, BPNT akan menyalurkan bant kepaa 15,5 juta KPN di akhir tahun 2019 di seluruh wilayah Indonesia. untuk tahun ini juga kami mengaokasikan anggaran sebanyak 20,1 triliun untuk program ini,” kata Agus.

Country Manager MicroSave Consulting (MSC) Indonesia, Grace Retnowati, dalam rilisnya mengatakan hasil temuan-temuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan dalam upaya perbaikan penyaluran bantuan sosial, terutama terkait dengan sosialisasi program, mekanisme pencairan/distribusi bantuan sosial, keberlanjutan program, dan mitigasi risiko.

Dari hasil temuan riset, misalnya, sekitar 85% KPM memiliki ponsel dan mayoritas di antaranya adalah smartphone. Hal ini tentunya bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan alternatif sistem pembayaran dan transaksi baru yang lebih mudah, murah, dan aman bagi masyarakat miskin sehingga risiko seperti lupa ’PIN’ bisa ditekan. Di sisi lain, kepemilikan rekening baru oleh penerima BPNT perlu didorong lebih lanjut pemanfaatannya sehingga dapat mendukung pencapaian program pemerintah lainnya seperti meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin melalui peluang usaha baru dari kerjasama antara e-warong, bank, serta BULOG.

Selain itu, untuk memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu, perlu dipertimbangkan pengembangan platform sistem pembayaran dan pemantauan seluruh program bantuan sosial oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai mana dilakukan di negara lain. ”Contohnya, PFMS (Public Financial Management System) di India memanfaatkan gerbang sistem pembayaran nasional untuk menghubungkan secara langsung rekening perbendaharaan negara dan rekening KPM,” kata Grace.

Untuk diketahui, survei dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2018, mencakup 93 Kota dan Kabupaten di 25 Provinsi. Survei ini dilakukan dengan melibatkan 2.398 KPM dan 779 e-warong, serta 30 responden lainnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id