Proses fundraising diperlukan berbagai dokumen legal yang tidak sederhana dan dapat dipahami maupun dinegosiasikan oleh para pemilik perusahaan startup.

Dokumen-dokumen legal ini diperlukan untuk mengatur investasi yang akan ditanam, kenyamanan berinvestasi investor dan sekaligus mengatur tata kelola yang baik dari perusahaan startup yang didanai.

Berangkat dari hal ini, Makes & Partners Law Firm meluncurkan produk bernama Aksara Nusantara (A Kit of Standard Startups Agreements) yang merupakan set template sejumlah dokumen legal untuk referensi umum dalam proses fundraising dari sebuah startup. Aksara Nusantara bertujuan membantu perusahaan startup dan investor saling memahami aspek dokumentasi legal yang dibutuhkan.

Terdiri dari beberapa template umum dokumen-dokumen diantaranya Term Sheet, Share Subscription Agreement, Shareholders’ Agreement, Convertible Note Agreement, dan Pledge of Shares Agreement. Dokumen-dokumen ini dapat diakses secara gratis oleh seluruh startup, akselerator, modal ventura dan calon investor untuk keperluan fundraising dengan mengunduhnya di situs web Makes & Partners.

“Standarnya telah disesuaikan dengan hukum di Indonesia yang dibuat dalam dua bahasa, sehingga investor luar juga bisa menggunakannya jika ingin melihat standar legal di Indonesia. Dokumen ini merupakan panduan awal dan bukan merupakan advis hukum konklusif,” tutur Yozua Makes, Managing Partner & Founder Makes & Partners.

Selanjutnya Bernardus Billy, Partner sekaligus Head of Startup, Venture Capital & Fintech Practice Group Makes & Partners, menambahkan bahwa dua hal utama yang menjadi kunci dari fundraising startup adalah efisiensi biaya dan waktu. Seringkali proses negosiasi antara pemilik startup dan investor berlangsung berlarut-larut yang akhirnya menyebabkan biaya transaksi menjadi tinggi.”

Dokumen tersebut masih dalam versi beta, yang kemudian akan diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Makes berdasarkan perkembangan fundraising startup di lndonesia. “Dokumen kami hampir mengakomodir seluruh series startup, namun kerangka umumnya adalah untuk series A,” imbuh Billy.

Yozua pun menambahkan, “Kami selangkah lebih maju dengan negara lain karena mereka belum secara eksplisit mengatur standar dokumen legal yang dibutuhkan seperti apa, contohnya Singapura. Dokumen ini pun merupakan kompilasi dari praktik-praktik yang sudah ada. Adapun jasa pendampingan hukum kami dibanderol hingga US$ 10 ribu.”

Di kesempatan yang sama, Fajar Hutomo, Deputi Akses Permodalan BEKRAF, menyatakan bahwa selain berguna bagi startup, tentunya dokumen ini bisa bermanfaat bagi investor pemula. “Semoga ke depannya aspek legal yang mereka miliki bisa lebih tertata dengan rapih,” ujar Fajar berharap.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id