Pemerintah resmi membentuk komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pembentukan komite ini merupakan upaya extra-ordinary dari pemerintah untuk menyiapkan program serta kebijakan.

“Seluruh program dan kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi ke dalam satu kelembagaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui siaran persnya.

Komite ini terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi di lapangan.

Untuk memimpin Komite Kebijakan, ditetapkan Menko Perekonomian sebagai Ketua, dengan dibantu oleh 6 Wakil Ketua yang terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi (MarVest), Menko Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Ketua Pelaksana diambil alih oleh Menteri BUMN.

Sementara untuk unit operasional, di aspek kesehatan akan dipimpin oleh Doni Monardo dan dari sisi pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dijabat oleh Budi G. Sadikin. “Kita tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat, sekaligus menjaga perekonomian kita tetap jalan,” tutur Menko Airlangga.

Sebagaimana diketahui, krisis kesehatan yang berkecamuk saat ini menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi dan sosial. Krisis ini mau tidak mau juga berpotensi memunculkan krisis ekonomi dna sosial. “Oleh karena itu, perlu adanya langkah extra-ordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dna mengedepankan kesehatan masyarakat,” kata dia menutup penjelasannya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id