Pemerintah diharapkan menggandeng GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) sebelum memberlakukan aturan baru. Hal ini disampaikan BPP GINSI (Badan Pengurus Pusat) yang baru agar bisa saling mendukung serta bekerja sama.

“Banyak anggota GINSI yang mengeluh kesulitan dalam mengurus kepabeanan,” ujar Anthon Sihombing, Ketua BPP GINSI yang dikukuhkan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta (13/10/2017). Lebih lanjut ia menuturkan GINSI sebagai organisasi yang menjadi wadah bersatunya para importir nasional, keberadaannya sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung di GINSI.

BPP GINSI baru ini berharap bisa lebih berperan dalam mengatur keanggotaannya. Sehingga seluruh anggotanya dapat terpantau dan tercatat untuk selanjutnya menjadi database nasional. “Kami akan buat sistem yang terintegrasi dengan pihak regulator. Sehingga mereka bisa ikut memantau secara update akan aktifitas setiap pelaku usaha yang tergabung di dalam GINSI. Bahkan, dengan sistem yang terintegrasi, jumlah produk apa saja dapat terpantau selaras atau tidaknya dengan perijinan yang berlaku,” imbuh Erwin Taufan Sekjen BPP GINSI.

Bay Mokhamad Hasani, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang hadir dalam pengukuhan pengurus malam ini mengamini apa yang disampaikan Anthon, bahwa dari Kementerian Perhubungan terbuka berdiskusi dengan GINSI agar setiap aturan bisa dijalankan dengan baik para anggotanya. Bay juga menyambut baik rencana sistem yang terintegrasi ini.

Oke Norwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, menambahkan, ke depan Pemerintah tentu akan menggandeng GINSI agar bis mengkomunikasikan program dan kebijakan baru sehingga dapat diterima dan diimplementasi anggota organisasi ini, terutama kebijakan pengelolaan impor.

Disampaikan Erwin saat ini, ada 26-28 ribu importir di Indonesia. “Tapi baru 1.200 importir yang aktif dan terdaftar di GINSI, termasuk importir besar seperti Bogasari, Chandra Asri. Masalah yang dihadapi para importir regulasi banyak, tapi tidak semua anggota dipahami. Maka itu kami minta Pemerintah sebelum memberlakukan aturan baru, harusnya sharing atau sosialisasikan ke GINSI dulu agar lebih mudah. Bukan menolak aturan. Jika ada yang tidak benar, kami akan lakukan pembinaan,” papar Erwin.

Untuk mencegah importir yang bermasalah, Anthon menyarankan sebelum mengeluarkan ijin impor harus ada rekomendasi dari asoasiasi, agar importir ini terdata. “Bukan untuk mengambil biaya, agar tebih transparan. Jangan disamaratakan semua importir nakal,” katanya. Untuk mendukung ini BPP sedang melakukan pembenahan data-data anggotanya.