Ada anggapan Program Kartu Pra Kerja akan sulit menyentuh pengguna di daerah lebih luas karena kurang meratanya akses internet di Indonesia. Nyatanya, program pelatihan secara daring ini sudah menyentuk 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Direktur Operasi Kartu Pra Kerja Hengki Sihombing mengungkapkan angka capaian tersebut dalam acara webinar dengan tema Disrupsi Digital untuk Pelayanan Publik yang diselenggarakan Katadata (14/07/2020).

Namun disisi lain, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Dwi Anggono mengungkapkan saat ini infrastruktur digital masih belum merata di seluruh Indonesia.

“Dari data yang ada di Kominfo, 12.548 desa di seluruh Indonesia belum bisa akses internet 4G. Ini menjadi tantangan sendiri. Karena itu, Kominfo sesuai arahan Presiden diberi target untuk memastikan seluruh desa bisa terkoneksi internet 4G ppada 2022. Jadi, dua tahun lagi seluruh desa di Indonesia sudah terhubung sinyal 4G,” jelas Bambang.

Walau demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan ekosistem digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu caranya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital.

Hengki melihat Kartu Pra Kerja merupakan sebuah inovasi dari bentuk pelayanan publik digital yang disiapkan pemerintah. Apabila masih ada sejumlah kendala, Hengki menilai hal itu suatu hal yang wajar. Karena, sebuah inovasi memerlukan waktu.

“Saya pikir tak ada satu inovasi pun yang bisa langsung melayani seluruh masyarakat Indonesia secara serentak. Semuanya perlu waktu. Data yang menyebutkan pendaftar pra kerja berasal dari 514 kabupaten kota merupakan sebuah langkah awal dari pelayan publik dengan platform digital yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat,” jelas Hengki.

Menurutnya, Kartu Pra Kerja saat ini bekerja sama dengan 8 platform digital partner. Kedelapan platform digital partner ini yang membantu proses pemilihan lembaga pelatihan yang tepat untuk menjadi bagian dari Kartu Pra Kerja.

“Jadi, 8 platforn digital yang menjadi partner Kartu Pra Kerja itu mempertaruhkan reputasi mereka apabila memilih lembaga pelatihan yang tidak valid atau fiktif,” tegas Hengki.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id