Trends Economic Issues zkumparan

Pengelolaan Utang Luar Negeri Dinilai Belum Optimal

(kiri-kanan) Ekonom Senior UI Faisal H. Basri, Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati, Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen Pembiayaan and Pengelolaan Resiko Kementrian Keuangan Schneider Siahaan dan Kepala Policy Center Iluni UI Berly Martawardaya. (foto: Jeihan Kahfi/SWA)

Kebijakan pemerintah menarik utang luar negeri dinilai perlu dilakukan karena penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pendapatan dari perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun atau naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 3.556 triliun atau setara dengan rasio 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau debt to GDP rasio.

Schneider Siahaan, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen Pembiayaan and Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan, menyatakan, jumlah utang baru adalah konsekuensi dari utang lama dan defisit APBN yang perlu pembiayaan sehingga pemerintah dapat menjalankan dengan lebih cepat dan tanpa lama menunda, khususnya terkait SDM dan infrastruktur. “Dalam kondisi ekonomi melambat, dana dari utang dapat menjadi stimulus pembangunan,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Gedung Rektorat UI Salemba, Jakarta, (3/4/2018).

Ditunjukan bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia masih rendah dibanding negara lain seperti Filipina 42,1 persen, Indonesia 29,2 persen, Malaysia 50,8 persen, Singapura 112,2 persen dan Thailand 32, 5 persen. Defisit primer sudah mengecil dari Rp 125,6 triliun di tahun 2016 menjadi Rp 87,4 triliun di R-APBN 2018.

Yati Kurniati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia, menyampaikan bahwa dengan membaiknya kondisi dan rating ekonomi Indonesia maka yield yang harus di bayarkan menurun dari 7,5-8 persen menjadi 5,7 – 7,1 persen yang berarti mengurangi beban bunga utang. Utang luar negeri swasta cenderung meningkat pertumbuhannya sejak semester II-2017 walau rasio likuiditasnya membaik. Untuk memitigasi resiko nilai tukar, Bank Indonesia sejak awal 2017 mewajibkan 25 persen dari utang harus di lindung nilai (hedging).

Pada kesempatan yang sama, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, berpendapat bahwa pengelolaan utang belum optimal dengan menunjukkan postur belanja pemerintah pusat masih lebih besar porsinya belanja pegawai dan barang daripada belanja modal yang termasuk infrastruktur. Porsi pembayaran bunga utang di R-APBN 2018 sudah memakan porsi 17,1 persen dari belanja pemerintah pusat.

Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Faisal H. Basri, Ekonom Senior UI, bahwa 39,8 persen SBN dipegang oleh asing dibandingkan Malaysia yang hanya 29,2 persen dan Thailand yang 16,2 persen Adapun angka serupa untuk Jepang dan Korea Selatan ada di kisaran 11 %. Tax ratio yang sudah dibawah 10 persen di 2017 dengan pertumbuhan di bawah natural growth (pertumbuhan PDB plus inflasi) dan yield bond Indonesia yang masih tinggi akan menyebabkan pembayaran utang semakan berat di masa mendatang.

“Belanja pegawai dan barang di tahun 2017 yang mencapai 47,7 persen sedangkan belanja modal masih di 16,1 persen. BUMN ditugaskan menggarap infrastruktur dengan dukungan APBN minim sehingga harus berhutang besar-besaran,” kata Faisal.

Berly Martawardaya, Kepala Policy Center Iluni UI dan Ekonom UI, memaklumi bahwa pemerintah sedang mendorong perbaikan infrastruktur dan berupaya memberikan stimulus pada perekonomian yang masih pada kisaran 5 persen dengan sebagian pembiayaan dari utang baik luar negeri maupun dalam negeri. Walaupun debt to GDP ratio Indonesia masih rendah, upaya tersebut tetap harus dalam koridor kehati-hatian dan good governance sehingga tidak justru menimbulkan resiko dan beban di masa mendatang. Besarnya utang BUMN dan tingginya porsi pemilikan asing di SBN perlu menjadi perhatian khusus.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved