[Ki-Ka] Heliantopo, Ananta Wiyogo, Trisnadi Yulrisman

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menumumkan empat program inisiatif strategis, yakni penurunan beban fiskal, pembiayaan homestay di destinasi wisata, pengembangan daerah rumah kumuh, dan KPR pasca bencana.

Pemerintah sudah membuat program kepariwisataan dengan memprioritaskan pengembangan wilayah “10 Bali Baru” di Indonesia, seperti di daerah Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Tanjung Lesung, Morotai, dan lain-lain. “Berkenaan dengan ini, SMF telah diberikan mandat untuk mendukung pembiayaan kepada homestay yang ada di destinasi wisata bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis penghasilan tambahan bagi pemiliknya dan masyarakat sekitar. Ada empat daerah prioritas pertama untuk pelaksanaan program ini yakni di daerah Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba,” ujar Trisnadi Yulrisman, Direktur Manajemen Risiko dan Dukungan Kerja PT Sarana Multigriya Finansial.

Pilot project program ini dilakukan di Yogyakarta karena melihat potensialnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang dapat menjadi penyalur kredit untuk pembiayaan homestay. Selain itu, program pengembangan daerah kumuh juga merupakan salah satu inisiatif strategis dari SMF untuk dapat meningkatkan kualitas hunian kumuh. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SMF akan mengoptimalkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mendukung masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah kumuh. “Kami sudah memiliki 32 kota prioritas untuk pelaksanaan pilot project pengembangan daerah kumuh ini,” tambah Trisnadi.

Di tahun 2018 ini ada penurunan beban fiskal, komposisi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR ini menjadi 75% dan 25%. Dengan hal ini, SMF ditugaskan untuk menyiapkan dana dengan komposisi 25% tersebut dengan tingkat suku bunga tertentu. “Dengan penurunan beban fiskal tersebut, bank akan tetap memperoleh marjin yang sama. Sampai saat ini kita sudah menyalurkan dana sebesar Rp 300 miliar untuk porsi yang 25% tersebut,” papar Heliantopo selaku Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial.

Adapun program KPR pasca bencana yang ditujukan bagi korban yang mengalami bencana alam guna untuk perbaikan pembangunan rumah mereka. Program ini masih dalam tahapan pembahasan dengan pihak perbankan. Target plafon awal untuk program ini berjumlah Rp 300 miliar untuk 3000 debitur ASN yang terkena bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk kinerja kegiatan usaha SMF, pelaksanaan sekuritisasi sampai dengan Oktober 2018 sudah mencapai Rp 2 triliun. Lalu untuk penyaluran pinjaman sampai dengan Oktober 2018 sudah dilaksanakan sebesar Rp 7,7 triliun dari target Rp 9,6 triliun di akhir tahun 2018. Lalu untuk penerbitan surat hutang dari target Rp 6 triliun, kita telah menerbitkan Rp 5,5 triliun dengan kemungkinan hingga akhir tahun ini tidak menerbitkan obligasi maupun Medium Term Note (MTN) lagi. Hingga saat ini pun Non-Performing Loan (NPL) kami masih 0% dan diharapkan akan berlangsung terus seperti ini ke depannya,” papar Heliantopo.

Lalu Ananta Wiyogo selaku Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial menambahkan bahwa di tahun 2018 ini, seluruh program startegis ini sudah mulai dilaksanakan dan ada yang masih menunggu approval dari pemegang saham. Terhitung hingga Oktober 2018, total aliran dana oleh SMF ke pasar pembiayaan primer perumahan telah mencapai Rp 45,34 triliun, yang terdiri dari Rp 35,18 triliun merupakan akumulasi penyaluran pinjaman SMF sejak tahun 2006 dan Rp 10,16 triliun merupakan nominal transaksi sekuritisasi KPR yang difasilitasi SMF.

Adapun distribusi penyaluran dana SMF totalnya sudah mencapai 753 ribu debitur KPR, terdiri yang dari 70% pinjaman dan 30% sekuritisasi. Penyebarannya masih banyak di Indonesia bagian Barat yakni sekitar 77,96%, bagian Tengah 17,86%, dan 4,18% dibagian Timur Indonesia. Khusus di tahun 2018 hingga bulan Oktober, SMF telah menyalurkan ke 87 ribu debitur KPR.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id