Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pembiayaan program pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring Paket Timur telah terpenuhi. Kredit yang dikucurkan untuk mendanai pembangunan Palapa Ring Paket Timur oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk bersama bank sindikasi lainnya senilai Rp 4 triliun dari total biaya pembangunan Rp 5,13 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Direktur Utama PT Palapa Timur Telematika Leon M. Kakisina.

“Saya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa Timur Telematika telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) di Istana Negara yang disaksikan oleh Presiden Republik indonesia. Setelah enam bulan melewati serangkaian proses pemenuhan pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pendahuluan maka pada hari ini melalui surat pernyataaan menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama berlaku efektif,” ungkap Rudiantara di Kantor Kominfo, Jakarta (29/3).

Setelah perjanjian kerjasama dinyatakan efektif, PT Palapa Timur Telematika selanjutnya berkewajiban untuk melaksanakan proses konstruksi selama jangka waktu 18 bulan. PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku Badan Usaha Penjaminan infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan pemerintah serta BNI selaku underwriter, mandated lead arranger dan bookrunner, sekaligus sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan proyek Palapa Ring Paket Timur.

Proyek Palapa Ring Timur ditargetkan akan rampung di tahun 2019 sehingga daerah-daerah yang berada di paket timur sudah dapat menikmati akses broadband. Keberadaan jaringan Palapa Ring saling melengkapi dan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di indonesia. Jaringan ini juga akan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.

Pembiayaan Palapa Ring menggunakan skema Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU), sesuai Perpres no. 38 Tahun 2015 dengan konsep BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema AP merupakan pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada badan usaha pelaksana selama masa konsesi atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kriteria pelayanan yang ditentukan di dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) membangun infrastuktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-komersial demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia, tepatnya di 57 kabupaten yang tidak layak secara finansial tapl layak secara ekonomi.

Perkembangan Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah telah selesai perjanjian kerjasama, telah memenuhi skema pendanaan dan telah dimulai pembangunannya. Pembangunan Palapa Ring Barat bahkan telah mencapai 60%. Proyek Palapa Ring Paket Timur akan menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar dan menjangkau wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur (2 kabupaten), Maluku (3 kabupaten), Papua (23 kabupaten) dan Papua Barat (7 kabupaten) dengan total panjang jaringan 8.454 km yaitu 50% merupakan kabel fiber optik laut, 45% kabel fiber optik darat dan 5% microwave links.

Editor: Eva Martha Rahayu