Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) menawarkan jaminan kelancaran berbisnis bagi para investor. Guna menarik minat pemodal, Pemprov Banten menjanjikan kemudahan kemudahan, jaminan keamanan, ketersediaan infrastruktur dan energi, serta akses distribusi dan logistik dengan berbagai macam pilihan peluang sektor bisnis yang akan menguntungkan pelaku bisnis.

Saat ini, Banten menyedot aliran dana dari investor. Berdasarkan data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing/PMA di Banten pada kuartal I/2016 menduduki peringkat ketiga dan peringkat keempat penanaman modal dalam negeri/PMDN di peringkat nasional. Rano Karno, Gubernur Banten, menyebutkan pelayamam investasi di Bantentelah dilakukan secara satu terpadu satu pintu sehingga memudahkan para investor mendapatkan perijinan. “Kami mempermudah investor dan sudah menyediakan layanan izin investasi 3 jam kepada investor,” ucap Rano di Jakarta, baru-baru ini. Sekadar catatan, Rano dilantik sebagai Gubernur Banten pada 12 Agustus 2015 untuk menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang diberhentikan sebagai Gubernur Banten karena terjerat kasus korupsi.

Selama setahun terakhir ini, Rano mengklaim Pemprov Banten membenahi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih hingga meningkatkan layanan publik. “Kami melakukan reformasi birokrasi agar pembangunan cepat terealisasi. Misalnya kami sudah membangun jalan provinsi yang bisa memperndek jarak tempuh dari 8 jam menjadi 2 jam serta laporan anggaran Banten tahun 2015 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK,” jelas Rano. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WDP ke laporan keuangan Pemprov Banten di tahun 2015 pada Mei tahun ini. Opini WDP itu lebih baik dibandinkan opini yang diberikan BPK terhadap lapran anggaran Pemprov Banten tahun anggaran 2014 yang memperoleh opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat.

Di tahun 2015, nilai investasi di Banten sebesar Rp 45 triliun, yang terdiri dari Rp 34,3 triliun PMA dan Rp 10 triliun PMDN. Nilai total investasi di tahun lalu lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 33,5 triliun. Adapun realisasi investasi di Banten sepanjang semester I/2016 mencapai Rp 27,2 triliun. Rinciannya, nilai investasi PMA sebesar Rp 22,2 triliun dan PMDN senilai Rp 4,92 triliun. Pemprov Banten di tahun ini, menurut Rano, menargetkan nilai investasi sebesar Rp 50 triliun.

Salah satu cara mencapai target itu, Pemprov Banten menjajaki kerja sama investasi dengan Australia untuk pembangunan Pelabuhan Agrobisnis Terpadu di Bojonegara, Kabupaten Serang. Salah satunya, National Port Coorporation Limited (NPCL) berminat menjalin kerja sama dengan Pelindo II untuk mengelola Pelabuhan Bojonegara. NPCL merupakan perusahaan swasta Australia yang bergerak dikenal sebagai operator pelabuhan agrikultural, aquakultur, pertambangan dan energi. Untuk itu, Pemprov Banten melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Banten Global Development (BGD) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding(MoU) terkait pembangunan Pelabuhan Bojonegara dengan NPCL.

Rano Karno dilantik sebagai Gubernur Banten oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Agustus 2015. (Foto : Dokumen Setkab

Di awal tahun ini, Program Kemudahan Investasi Lengkap Konstruksi (KLIK) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kawasan Krakatau Industri Estate Cilegon (KIEC), dan Kawasan Industri Terpadu Multi Nabati Asahan, Banten. Industri yang menjadi unggulan di Banten adalah industri kimia dan industri logam. Dua sektor lainnya juga mulai tumbuh yaitu pariwisata dan properti. Secara umum, infrastruktur dasar sudah memadai, hanya akses ke kawasan industri dan bandara di wilayah Banten Selatan yang belum tersedia. Pemprov Banten optimistis hal ini dapat segera diatasi setelah pemerintah pusat menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang menetapkan 12 proyek strategis nasional di Banten.

Diantara peluang investasi, Rano menuturkan 12 proyek strategis nasional terdapat di Banten, antara lain pembangungan jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,9 km. Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang menelan investasi sebanyak Rp 10,8 triliun. Rano menyatakan pembangunan jalan tol ini akan melalui empat wilayah yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak dan pandeglang. Pada Juni, Rano menetapkan lokasi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Jalan tol ini terkoneksi dengan KEK Tanjung Lesung. ”Kami juga mengarahkan investasi ke Banten bagian Selatan agar mengurangi kesenjangan pembangunan,” tandasnya.

Untuk itu, Pemrov Banten menggelar program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (Klik) yang bisa diimplementasikan di tiga kawasan industri di Banten. KLIK merupakan implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi II, yang diluncurkan pemerintah pada September tahun lalu. Dengan program ini investor bisa langsung melakukan pembangunan atau konstruksi pabrik setelah mengurus izin prinsip di pos pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Izin-izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan (UKL/UPL, Amdal) bisa diurus berbarengan dengan pelaksanaan konstruksi. (*)