Semangat Reformasi Birokrasi Sukabumi untuk Kondisi yang Ideal

Sebagai kota kecil, Sukabumi mengedepankan visinya untuk memberikan kesehatan, pendidikan, dan perdagangan untuk pengembangan kotanya. Minimnya sumber daya alam membuatnya lebih mengkhaskan pelayanan publik yang dimiliki melalui kualitas sumber daya manusia dalam mendorong kemajuan dan perkembangan kota di Jawa Barat ini.

Reformasi birokrasi menjadi visi pertama yang dibenahi di bawah kepemimpinan Walikota Sukabumi,  Mohamad Muraz. Ia sebisa mungkin menciptakan birokrasi yang dapat melayani masyarakat dengan baik. “Reformasi birokrasi telah diakukan perubahan sebanyak 8 kali sesuai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI (Menpan),” ungkap Muraz.

Walikota Sukabumi, Mohamad Muraz.

Menciptakan kondisi yang ideal, tidak ada kecurangan dalam pelayanan pengelolaan anggaran menjadi salah satu goal yang ingin dicapai Pemerintah Kota Sukabumi. Pelayanan pada masyarakat juga mereka benahi untuk memberikan kondisi yang lebih baik dan tak lupa keinginannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pencapaiannya memang tidak mudah, ada indikator yang ditetapkan pemerintah apakah income per kapitanya mengalami kenaikan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dan lain sebagainya. Tapi kita dalam 3 tahun ini telah mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.

Prestasi yang baik diraih Kota Sukabumi, pengelolaan keuangan yang sebelumnya tidak pernah mencapai status WTP, saat ini bisa terwujud saat kepemimpinan Muraz. Kondisi ini mencimptakan pengaruh baik dengan tidak adanya pegawai yang tersangkut dengan kasus hingga ke meja hijau. Jika itu terjadi, tindakan yang akan dilakukan dengan memberi peringatan, pemberhentian kerja dan menjalani proses selanjutnya. Dari segi pelayanan, pihaknya mendapat cukup banyak penghargaan dari pemerintah pusat termasuk pelayanan unik dan inovasi. Penghargaan dari Presiden juga berhasil diraih sebagai daerah dengan kinerja tertinggi, ada 10 kota dan kabupaten termasuk Sukabumi.

Birokrasi yang menjadi persoalan krusial pada setiap daerah mampu dibenahi dengan menyerahkan perizinan kewenangan kepada Badan Perizinan guna mengurangi rantai yang lebih panjang. Perizinan diberi arahan sesuai dengan RT, RW, dan tata ruangnya. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini diciptakan program Jempol (jemput bola) yang dapat melayani langsung pada masyarakat di tempat, termasuk hari libur. Program Jempol menjadi layanan kependudukan untuk pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran yang dapat diselesaikan dalam sehari. Selain itu, di sisi kesehatan, Dinkes telah membuat Rumah Sakit tipe D yang diperuntukan semua warga Sukabumi. Masyarakat Sukabumi dapat berobat, cukup dengan menggunakan KTP Sukabumi dan KK, gratis.

Menurut Muraz, investasi untuk menggairahkan nilai ekonomi Kota Sukabumi begitu besar terbuka dan dipertimbangkan. Harapan begitu besar dilontarkan Walikota Sukabumi bagi investor untuk berinvestasi sehingga meningkatkan ekonomi Kota Sukabumi. Saat ini perkembangan investasi Kota Sukabumi cukup signifikan. Indikatornya semakin banyak keberadaan hotel berbintang untuk sekarang. “Kota Sukabumi juga mencatatkan IPM di rangking 7 untuk Jawa Barat dengan nilai 73,66. dan lebih banyak melakukan pembangunan usaha ke arah ritel karena sesuai dengan kebijakan yang tidak mengizinkan adanya pabrik polutif, kecuali pabrik garment. Infrastruktur senantiasa dibangun dan diperbarui sebagai bentuk pengembangan kota. “Kemacetan memang masih menjadi masalah untuk saat ini. Perbaikan jalan berlubang juga telah kita lakukan dengan program yang mengharuskan diselesaikan maksimal 2x24 jam,” ujarnya.

Kenyamanan sebagai kota kecil yang ramah diwujudkan Sukabumi untuk mayarakat dan pendatang. Setiap tahunnya Sukabumi menargetkan terserapnya 5.000 tenaga kerja baru dan setiap tahunnya rata-rata tercapai hingga mendekati 6.000. “Pemerintah Kota Sukabumi juga menyediakan dana khusus berupa pinjaman kepada home industry dan UMKM kecil dengan bunga yang kita subsidi. Pinjaman ini bisa dikatakan tanpa bunga, mereka membayar pokok saja dan itu membesarkan bank perkreditan juga. Dalam hal ini dibantu BPR,” papar Muraz.

Persoalan pungli yang berjalan seiring dengan birokrasi yang telah ada menjadi teratasi dengan dibenahinya birokrasi itu sendiri. Transparansi dilakukan sedemikian rupa dengan menerapkan area bebas pungli, ditempelnya tarif di setiap kantor. Perizinan juga kita sediakan dan dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan syarat dan pembiayaan. Semuanya didukung juga cyber pungli dari presiden. “Kita telah menerapkan e-government untuk menuju smart city. Kita termasuk 8 daerah yang telah memiliki smart city,” ungkapnya.

 

Reportase: Akbar Kemas

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)