Asian Development Outlook 2017 Update. (Foto : Arie Liliyah/SWA)

Laporan terbaru Asian Development Bank (ADB) tahun 2017, menyebutkan, pentingnya kolaborasi pemerintah dan swasta di sektor infrastruktur.

Dengan memanfaatkan modal dan keahlian teknis swasta melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public-private partnership (PPP) dapat membantu negara-negara Asia dan Pasifik memenuhi kebutuhan infrastrukturnya saat ini yang mencapai US$ 1,7 triliun per tahun.

Dalam ADB Outlook 2017 Update (ADO) kali ini menganalisis skema PPP sebagai sumber dukungan yang penting dari sektor swasta bagi upaya kawasan Asia Pasisfik menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur yangmencapai US$ 500 miliar per tahun.

Kebutuhan pembangunan Asia sangat besar, mengingat lebih dari 400 juta penduduk Asia saat ini masih hidup tanpa listrik, 300 juta orang tanpa air bersih yang aman, dan lebih dari 1,5 miliar orang tanpa sanitasi dasar. Sumber daya pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti ADB tidak cukup untuk memenuhhi kebutuhan tersebut, dan inilah yang dapat dibantu melalui skema tersebut.

Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia, mengatakan, PPP adalah solusi yang tepat bagi kesenjangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Asia , termasuk Indonesia. “Khusus untuk Indonesia, bisa juga dimulai dengan menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang menarik bagi perbankan untuk didanai,” jelasnya.

Laporan tersebut mencatat bahwa jika dilaksanakan dengan benar, skema PPP dapat meningkatkan baik infrastruktur maupun penyampaian layanan publik, sehingga PPP adalah alat yang efektif dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Skema PPP semakin diterima di Asia. Jumlah proyek yang sudah berjalan dengan skema ini tumbuh empat kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Saat ini transaksi PPP masih terkonsentrasi di Asia Timur dan Selatan, yang menunjukkan masih ada peluang yang belum digali di sub-kawasan lainnya.

Fokus proyek PPP selama ini biasanya adalah bidang energi dan transportasi. Meski demikian , kesehatan dan pendidikan merupakan bidang yang mulai dijajaki untuk diwujudkan menggunakan skema tersebut.

Menurut Wicklein, agar dapat melaksanakan skema PPP dengan baik, maka tata kelola, legislasi, struktur kelembagaan, dan pengetahuan mengenai seluk beluk PPP harus ditingakatkan. Pemerintah juga diharapkan mulai melakukan alokasi risiko yang optimal kepada pemangku kepentingan, menjalankan kebijakan regulaso yang tepat dan memilih proyek yang tepat untukdijadikan PPP dan menemukan mitra swasta yang cocok.

Editor : Eva Martha Rahayu