PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui Unit Usaha Syariah mengincar pembiayaan tiga proyek infrastruktur dasar untuk mendorong pemanfaatan dana syariah agar bermanfaat bagi pembangunan. Ketiga proyek tersebut berupa pembangunan jalan tol, kilang (refinery). Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini mengatakan tahap awal, UUS SMI akan menyalurkan pembiayaan berakad mudharabah dan musyarakah.

Target pendanaan dari UUS Syariah ini sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Saat ini masih diproses,” kata Emma, seusai acara buka bersama, di PT SMI Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Rabu malam 7 Juni 2017.

Secara lebih detil ia merinci pembiayaan untuk pembangunan jalan tol memiliki nilai sebesar Rp500 miliar dengan menggunakan produk murabahah. Adapun jalan tol yang dimaksud adalah jalan tol Trans Jawa.”Pembiayaan ke tol Rp500 miliar. Untuk ruas mana saja, tidak bisa kami sebutkan, yang pasti Trans-Jawa. Tahun ini bisa disburse,” ungkap dia.

Untuk pembiayaan proyek kilang, SMI berkomitmen melakukan pendanaan sebesar USD75 juta. Sektor ini dapat menyerap dana asing dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Namun tak semua proyek membutuhkan mata uang dolar.”Sebab jika yang diperoleh adalah dana USD dan dikonversi ke rupiah maka tenor dan currency-nya tidak akan sesuai (missed-match),” ungkap Emma.

Sementara untuk sektor ketenagalistrikan, SMI berkomitmen mendanai hingga Rp500 miliar. “Jadi kalau sisi jumlah barangkali itu sudah Rp1 triliun tambah US$75 juta. Itu bicara komitmen. Berapa yang di-disburst nanti kita sesuaikan di lapangan bagaimana,” tuturnya.Dalam kesempatan yang sama, ahli ekonomi syariah Adiwarman Karim memberikan apresiasi atas usaha PT SMI untuk mendorong keterlibatan pembiayaan syariah dalam bidang infrastruktur.

Meskipun demikian, ia mencatat ada tiga tantangan yang dihadapi dalam proses pendanaan proyek-proyek infrastruktur melalui skema syariah.Pertama, istilah syariah yang belum dipahami luas oleh masyarakat termasuk para investor proyek, sehingga pemilik dana ini masih menahan diri untuk terlibat dalam pembiayaan syariah.

Kedua, industri perbankan syariah saat ini kebanyakan berada dalam BUKU 2, sehingga tidak memiliki daya tarik terhadap pemilik proyek dan membutuhkan lembaga lain seperti PT SMI untuk menjadi penjamin pembiayaan.”Kalau kebanyakan buku dua, jadi bisanya hanya proyek kecil, tidak bisa masuk proyek infrastruktur. Sehingga industri perbankan syariah, memerlukan sosok pemimpin yang dari segi modal punya, dan kapasitas juga punya,” jelasnya.

Ketiga, upaya mengincar pembiayaan dari luar negeri yang belum maksimal karena belum ada kepastian terhadap penggunaan skema syariah untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia.”Kita harapkan SMI bisa menjadi pemimpin, dan bisa menarik dana investor luar negeri untuk membiayai proyek dengan skema syariah. SMI dengan modal dan peringkat rating yang dimiliki bisa mudah menarik dana,” kata Adiwarman.

Editor : Eva Martha Rahayu