Wacana pemindahan ibukota yang digulirkan Presiden RI, Jokowi mendapat tanggapan berbagai pihak. Tentunya hal ini akan menimbulkan pro dan kontra, mengingat butuh persiapan yang matang untuk merealisasikan rencana besar tersebut. Apalagi pembangunan ibukota baru diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) menegaskan kesiapan untuk mendukung pemindahan dan pembangunan ibukota baru yang tengah disiapkan pemerintah di luar Pulau Jawa.

Menurut Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum DPP REI, anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek, dengan luas area sekitar 60 ribu hektar. “Semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat. Contohnya di BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya itu luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektar dan dikembangkan dalam kurun waktu 20-30,” kata Soelaiman.

REI optimis bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan ibukota baru. Diakui Eman, pengembangan kawasan baru sebaiknya memang banyak melibatkan swasta dan ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk saling bekerjasama. “Sinergi dan koordinasi dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan butuh waktu yang panjang,” ujarnya.

Eman menambahkan, swasta, khususnya pengembang, tidak masalah bila diminta mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru. Setidaknya, akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru tersebut yang dari sisi properti pasti membutuhkan rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.

Eman memaparkan, investasi swasta tidak perlu dari dana pemerintah, tapi bisa pakai equity dan dana bank. Sedangkan untuk pengembangan beberapa proyek skala besar bisa didanai dengan membentuk konsorsium. “Pembiayaan enggak ada masalah, karena captive marketnya sudah jelas,” tegas Eman.

Hanya saja, menurut Eman, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah dalam pengembangan kota baru seperti aspek geografis dimana mencakup perhitungan potensi bencana, tanah gambut atau bukan, dan ketersediaan infrastruktur awal seperti listrik, air, serta akses jalan. Selain itu, untuk menciptakan kota baru dibutuhkan regulasi atau payung hukum yang kuat, sehingga pengerjaan proyek memiliki kejelasan hukum.

Terkait dengan investasi, menurut Eman, dibutuhkan insentif bagi swasta yang menjadi pionir dan membiayai sendiri pembangunan kota baru. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan keamanan (secure) tanah dan pengendalian tanah. “Pemerintah harus mampu mencegah dan mengontrol harga tanah, sehingga swasta tidak berspekulasi untuk membeli tanah di situ. Ini juga sangat penting bagi pengembang,” ungkap Eman.