Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 masih mengalami permasalahan yang berulang, yakni penyerapan anggaran masih rendah sekitar 25,1%. Demikian tema rapat KSSK bersama Komisi XI DPR RI dengan agenda Evaluasi PEN yang berlangsung di Ruang KK-1 Kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta (25/8/2020).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan Kementerian/Lembaga Negara dan BUMN sebagai lokomotif utama. Jadi, perlu diubah haluan dengan menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN.

Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, Tapi menjadi sia sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa melakukan penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli. Namun, problem yang dihadapi Pemda adalah tidak memiliki modal atau dana karena refocusing dan realokasi.” Saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut,” tegas kamrussamad

Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyajikan dana penerima modal kerja baru, Supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN. Sebab, semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus dievaluasi.

Kemudian, untuk sektor kesehatan, anggaran baru terserap sebesar 13,98% “Sebaiknya dilakukan perubahan skema, yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR. Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat indonesia sehingga bisa d tentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah dan mana yang harus diisolasi,” dia menyarankan.

www.swa.co.id