Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia dan diterima serta ditetapkan dalam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Kini, 63 tahun setelah Deklarasi Djuanda, bangsa Indonesia masih memiliki “pekerjaan rumah” untuk menjadikan laut benar-benar sebagai masa depan bangsa. Pembangunan infrastruktur laut, mulai dari penyediaan kapal, penambahan pelabuhan, hingga tol laut yang digenjot Pemerintah Jokowi harus dan akan diikuti dengan perubahan pola pikir dan perilaku bahari, baik di jajaran pemerintahan, sektor industri, maupun komunitas masyarakat sipil.

Atas alasan itulah, peringatan Hari Nusantara tetap dilakukan tahun ini meski situasi pandemi. Peringatan Hari Nusantara 2020 yang pertama kali dicanangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 1999 dan ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/2001—adalah upaya untuk terus menerus mengingatkan bangsa Indonesia bahwa laut adalah sektor pembangunan yang harus diprioritaskan, baik dari sisi materiil maupun nonmateriil.

Namun, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, peringatan Hari Nusantara tahun ini yang bertema “Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital” digelar secara virtual atau full digital. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah dalam rapat koordinasi pada 1 Desember 2020. “Mengingat keadaan sekarang, kita semua harus prihatin dan bersatu padu untuk menghentikan pandemik ini,” kata Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam rakor tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G. Plate yang turut hadir pada rapat daring tersebut mengatakan apa yang disampaikan oleh Menko Luhut sudah relevan. “Di satu sisi kita perlu melaksanakan kegiatannya, di sisi lain tugas kita bersama menjaga, mengawal dan mengakhiri COVID-19 ini,” ungkapnya.

Meski partisipasi fisik minimal, Menkominfo yakin bahwa partisipasi yang dapat dijangkau secara digital bisa lebih luas. Tanggung jawab pembangunan kelautan, baik melalui penguatan tradisi bahari maupun peningkatan ekonomi maritim, bukan semata urusan pemerintah, tapi juga butuh kontribusi dari kalangan pengusaha dan masyarakat sipil.

Media massa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, juga punya peran besar dalam melaporkan maupun mengkritisi progres pembangunan sektor kelautan. Para jurnalis harus bisa memotret dengan baik inisiatif-inisiatif yang muncul dari pemerintah maupun komunitas local baik berbasis teknologi maupun modal sosial, terutama di kawasan pesisir, yang berhasil menggerakkan ekonomi laut.

Produk jurnalistik yang baik akan mampu memberi pencerahan kepada publik tentang apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat sipil dalam menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan dan pemersatu bangsa.

“Dari sini, maka masyarakat tak gampang jatuh pada disinformasi yang berpotensi meretakkan kesatuan Indonesia. Untuk itu, membekali generasi muda dengan literasi kelautan dan melatih mereka dengan tradisi bahari adalah hal yang harus dikerjakan secara terus menerus. Sehingga di masa depan, kita benar-benar menganggap laut sebagai samudera kesejahteraan bagi seluruh bangsa,” ungkap Jhonny.

www.swa.co.id