Technology

Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh Pesat

Seorang perempuan menggunakan layar sentuh untuk mengakses aplikasi perdagangan saat Indonesia E-Commerce Summit & Expo di Serpong (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan ekonomi digital di Indonesia dapat tumbuh hingga delapan kali lipat pada 2030 mendatang. Menurutnya, ekonomi digital mempunyai prospek pertumbuhan yang sangat baik di Tanah Air.

“Dan dalam 10 tahun ke depan, 2030 pertumbuhan GDP (gross domestic product) Indonesia akan tumbuh dari Rp15.400 triliun menjadi Rp24.000 triliun pada tahun 2030. Tetapi pertumbuhan digital ekonomi itu sendiri akan tumbuh delapan kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun,” ujar Lutfi usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/6).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (tengah) usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Kamis (10/6) mengatakan ekonomi digital RI berpotensi tumbuh pesat. (Foto: Courtesy/Biro Pers)
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (tengah) usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Kamis (10/6) mengatakan ekonomi digital RI berpotensi tumbuh pesat. (Foto: Courtesy/Biro Pers)

Lutfi menjelaskan bahwa dari Rp4.531 triliun itu, e-commerce (perdagangan daring) akan menyumbang sekitar 34 persen atau setara dengan Rp1.900 triliun. Ia juga memprediksi business-to-business (b to b) ekonomi digital akan bertumbuh 13 persen atau Rp763 triliun, serta layanan kesehatan berbasis teknologi (health app) akan menyumbang Rp471,6 triliun atau delapan persen terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade mendatang.

Lutfi juga yakin sektor lain yang berbasis teknologi digital akan mampu menopang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia, seperti online travel, online media, dan layanan transportasi digital.

Maka dari itu, Lutfi optimistis Indonesia bisa memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Bahkan, ia menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 55 persen dari PDB digital ekonomi ASEAN atau Rp323 triliun dan diperkirakan akan menjadi Rp417 trilliun pada 2030.

Mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, yakni infrastruktur telekomunikasi, perlindungan konsumen di era digital, serta mencari sumber daya manusia (SDM) yang terampil khusus dalam bidang ini. Inovasi ekosistem, kata Lutfi, juga sangat dibutuhkan untuk bisa menghidupkan digital ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Peran perekonomian digital juga perlu diperluas ke berbagai sektor industri, dengan begitu perkembangannya akan sesuai dengan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

UMKM Go Digital

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menargetkan 30 juta UMKM bisa go digital pada 2024. (Foto: Courtesy/Biro Pers)
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menargetkan 30 juta UMKM bisa go digital pada 2024. (Foto: Courtesy/Biro Pers)

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah mendorong jutaan UMKM untuk bisa menjajakan barangnya secara daring seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia, per Mei 2021 baru 21 persen atau 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah masuk dalam ekosistem digital.

“Dan kita sudah menargetkan tahun 2024, menjadi 30 juta. Jadi memang Pak Presiden sudah mengarahkan karena waktu tinggal tiga tahun harus ada strategi yang pro aktif,” ungkap Teten.

Guna mencapai target ini, pemerintah akan melakukan berbagai pendampingan dan pelatihan agar produk yang dipasarkan secara daring tersebut mempunyai kualitas yang cukup baik. Tidak lupa, katanya, pemerintah akan menyalurkan berbagai kredit agar para pengusaha kecil ini bisa mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

UMKM Bordir di Jawa Timur sedang melayani pemesanan perlengkapan seragam sekolah (Foto: VOA/Petrus Riski)
UMKM Bordir di Jawa Timur sedang melayani pemesanan perlengkapan seragam sekolah (Foto: VOA/Petrus Riski)

Digitalisasi Sektor Keuangan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso cukup optimis ekonomi digital akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Keyakinan ini bukanlah tanpa alasan, pasalnya sektor keuangan saat ini sudah berkembang cukup pesat dengan berbagai layanan platform digital yang tersedia.

“Banyak sekali platform digital yang berkembang di sektor keuangan dan ini semua akan mendukung bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di masa digital, dan ini memperkuat daya saing kita sehingga Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Wimboh.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ekonomi digital bisa menjadi penopang kuat perekonomian Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Pers)
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ekonomi digital bisa menjadi penopang kuat perekonomian Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Pers)

“Apabila gak di-serve secara digital oleh domestic player tentunya akan di-serve oleh luar negeri. Kita punya modal yang cukup besar, penduduk banyak daerah remote area luar, ini momentum yang harus kita dorong dan kembangkan sehingga harapannya menjadi perekonomian kita nanti berbasis digital,” lanjutnya.

Maka dari itu, pihaknya sudah mempunyai master plan untuk segera mentransformasikan sektor keuangan Indonesia berbasis digital. Ia mencontohkan, nantinya jika pelaku UMKM ingin mengajukan kredit, tidak perlu datang ke bank.

Menurutnya, hal tersebut memang perlu proses, tetapi ia yakin akan mempermudah dan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada para nasabah.

“Lebih murah, lebih cepat dan menjangkau kawasan yang lebih jauh. Karena ada daerah-daerah yang tentunya tidak bisa kita hadirkan secara fisik,” jelasnya.

Wimboh mengatakan salah satu jasa keuanganan digital atau financial technology yang sedang berkembang di Indonesia adalah jasa peminjaman uang melalui fintech peer-to-peer (P2P) atau fintech lending.

Sampai saat ini, total fintech lending resmi yang terdaftar di OJK mencapai 146 dengan jumlah dana pinjaman peer-to-peer mencapai Rp194,1 triliun. Namun katanya, masih banyak fintech lending ilegal yang harus segera ditertibkan. [gi/ft]

Sumber: VoA Indonesia.com


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved