Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Forum Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo). Kegiatan ini bertujuan mengukuhkan peran Diskominfo dalam mendukung terwujudnya pemerintahan cerdas (smart governance) melalui penerapan SPBE. Forum SPBE berperan meningkatkan layanan ke masyarakat, Forum SPBE ini didukung kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antar berbagai instansi pemerintah dari beberapa kementerian dan badan pemerintah, salah satunya Kemenkominfo.

Penerapan SPBE ini berkaitan erat dengan konsep smart city yang merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Dengan kata lain, SPBE merupakan katalis bagi terwujudnya smart city.

Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo, mengatakan salah satu tantangan dalam transformasi digital adalah membangun ekosistem digital secara komprehensif. “Dari 27.400 aplikasi yang dimiliki instansi pusat dan daerah ternyata sebagian besar merupakan duplikasi. Karenanya, Kominfo diharapkan dapat menjalankan perannya dalam melakukan harmonisasi pada ekosistem digital itu agar tidak terjadi duplikasi pembangunan, baik infrastruktur, peraturan, maupun SDM-nya,” tutur Bambang di Serpong, Tangerang pada Selasa (14/12/2021).

Teddy Sukardi, konsultan teknologi informasi sekaligus Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII) mengatakan jumlah aplikasi tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu smart city telah berkinerja dengan baik. “Karena setiap aplikasi yang diciptakan harus memiliki manfaat, sehingga perlu dilihat juga apakah aplikasi-aplikasi yang ada berdampak baik bagi masyarakat,” ucapnya.

Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo) se-Indonesia diharapkan dapat turut mengukuhkan perannya dalam mewujudkan Pemerintahan Cerdas (smart governance) Indonesia melalui pengelolaan arsitektur SPBE, pengkoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan.

Untuk menjawab tuntutan dalam mengoptimalkan perannya dalam transformasi Pemerintahan Cerdas Indonesia, Kemenkominfo berkolaborasi dengan Balitbang SDM Kemendagri melakukan sosialisasi aplikasi peningkatan kapasitas SDM. Kemenkominfo pun berharap ke depannya, Diskominfo dapat terus terdorong untuk menginisiasi berbagai kolaborasi yang dapat melahirkan inovasi-inovasi untuk membantu mempercepat SPBE di Indonesia.

www.swa.co.id