Technology

Membangun Jakarta sebagai Kota Cerdas

Membangun Jakarta sebagai Kota Cerdas

Demi mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota cerdas, Pemprov DKI Jakarta membentuk Unit Pengelola Teknis Jakarta Smart City yang ditugaskan merealisasikannya dengan membangun enam pilar. Bagaimana TI dimanfaatkan? Sejauh mana pula hasil pengembangan smart city ini?

Jakarta Smart City

Setiaji, Kepala UPT-JSC Pemprov DKI Jakarta,

Gedung berlantai 3 di Blok B Balai Kota Jakarta terlihat ramai ketika suatu hari pada pukul 10 pagi SWA berkunjung ke sana. Ada puluhan anak muda yang terlihat sibuk di depan komputer, mengerjakan tugas masing-masing. Meskipun berada di gedung pemerintahan, aura di lantai tersebut terasa berbeda dari ruangan lainnya. Alih-alih terlihat seperti gedung pemerintahan, ruang tersebut terasa seperti sebuah lounge di co-working space tanpa tembok-tembok penyekat.

Di sanalah sekumpulan anak muda itu menjalankan Unit Pengelola Teknis Jakarta Smart City (UPT-JSC). Unit inilah yang ditugaskan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kota metropolitan ini sebagai kota cerdas. UPT-JSC terbagi menjadi lima divisi, yaitu IT Development, Communication, Field & Operation, Monitoring & Evaluation, dan Data & Analytics.

Meskipun tim ini beranggotakan cukup banyak orang, ternyata hanya ada tujuh pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang berada dalam tim tersebut. Sisanya adalah tenaga ahli yang merupakan tenaga nonpermanen. “Kami sengaja merekrut anak-anak muda,” ujar Kepala UPT-JSC, Setiaji.

Seperti layaknya kota-kota lain di belahan dunia, Jakarta memang tidak mau ketinggalan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik lewat penggunaan teknologi. Maklumlah, dari perjalanan sejarahnya, Jakarta merupakan kota dengan banyak peran selain sebagai ibu kota negara, yakni pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, dan sebagai gerbang utama wisatawan mancanegara.

Dengan segala kompleksitas tersebut, Jakarta dituntut untuk bisa bertransformasi agar mampu menyelesaikan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, seperti permasalahan tata kelola pemerintahan, kemacetan, sampah, hingga ancaman derasnya arus urbanisasi.

Ruang Kontrol Jakarta Smart City

Karena itu, Setiaji menceritakan, pada 2014 Pemprov DKI Jakarta mulai mengembangkan konsep kota cerdas yang cocok bagi Jakarta yang statusnya merupakan “transitioning city”. “Sejak itu, kami memikirkan konsep smart city apa yang memang tepat bagi Jakarta,” ujarnya. Pasalnya, proses untuk menjadi kota cerdas merupakan perjalanan yang unik untuk kota mana pun di dunia. Tidak mungkin bila Jakarta hanya meniru penerapan konsep kota cerdas di kota-kota lain, tanpa memikirkan karakteristik wilayahnya sendiri. “Kami lalu mulai dengan mendefinisikan apa itu smart city bagi Jakarta,” ceritanya.

Dari hasil analisis mendalam, akhirnya tim berhasil membuat rumusannya, yaitu Jakarta Smart City adalah pengaplikasian konsep smart city yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Setiaji, bila memperhatikan definisi tersebut, JSC bertujuan meningkatkan pelayanan Pemerintah Provinsi agar lebih efisien dan efektif.

Tim UPT-JSC juga telah merumuskan enam pilar dalam mewujudkan kota metropolitan ini sebagai kota cerdas. Ke-6 pilar tersebut, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living.

Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini memberlakukan sistem open data. Dengan demikian, para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, bisa mengakses data yang dimiliki Pemprov untuk menciptakan solusi-solusi cerdas demi mendukung enam inisiatif smart city tersebut.

Di laman Jakarta.go.id, misalnya, warga bisa langsung mengunduh segala informasi tentang Jakarta. Mulai dari data keuangan daerah dan data kependudukan yang sifatnya umum, hingga data spesifik seperti data trayek umum bus besar, data titik rawan kemacetan, atau data rata-rata tamu asing menginap di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga membuatkan fasilitas pengembangan software berupa application programming interface (API) ,yaitu api.jakarta.go.id, untuk para pengembang agar dapat mengembangkan aplikasi mobile atau website menggunakan API yang tersedia. “Kunci pengembangan smart city di Jakarta adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Gambar: Prinsip Smart City

Sebagai contoh, Setiaji menggambarkan bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung pilar Smart Economy. Pemerintah Jakarta membantu memberikan data terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan restoran, untuk kemudian data itu digunakan oleh penyedia jasa layanan antar makanan, seperti Go-food dan Zomato, agar PKL dan restoran tersebut bisa didaftarkan masuk ke dalam platform Go-food dan Zomato. “Ini sejalan dengan semangat Smart Economy, yaitu menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi,” kata Setiaji.

Di pilar lain, Smart Government, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pengembang aplikasi Qlue, PT Qlue Performa Indonesia, untuk menampung laporan dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta terkait aneka permasalahan di Ibukota. Lewat Qlue, masyarakat bisa langsung mengadukan aneka permasalahan seperti rambu lalu lintas, kerusakan jalan, kerusakan gorong-gorong, masalah sanitasi, dan kualitas pelayanan publik.

Kelebihan sistem Qlue ini, berbagai keluhan masyarakat tersebut by system akan langsung terhubung dengan aplikasi yang digunakan para lurah di daerah setempat, untuk kemudian dimonitor oleh Pemprov DKI Jakarta. “Untuk setiap laporan bisa dilacak bagaimana statusnya; apakah merah (belum diproses), kuning (sedang diproses), atau sudah hijau (sudah selesai diproses). Para lurah bisa mendapat sanksi tegas berupa sanksi demosi, atau bahkan pencopotan jabatan jika kedapatan tidak menggubris keluhan masyarakat. “Kalau ada status merah lebih dari satu hari, tim monitoring akan mengontak untuk menanyakan kenapa belum diproses,” ujarnya.

Namun, Setiaji menjelaskan bahwa Qlue sebenarnya bukan satu-satunya kanal pengaduan masyarakat. Selain Qlue, masyarakat juga bisa mengadu lewat kanal lain seperti SMS, Twitter, Facebook, surat elektronik dan laman Lapor.go.id.

Seluruh aduan atau keluhan akan diproses dalam aplikasi Citizen Relationship Management. CRM ini memiliki fitur cukup lengkap, sehingga mempermudah pemantauan laporan dan koordinasi antarpihak, membuat pembagian laporan lebih jelas, serta menjadikan perhitungan ranking dinas dan kelurahan lebih transparan. “Smart people, sebagai salah satu indikator terwujudnya kota pintar, menjadi faktor penting di Jakarta. Dengan warga yang aktif melaporkan masalah di lingkungannya, Pemprov DKI Jakarta akan lebih mudah menentukan arah pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas dan layanan publik,” Setiaji memaparkan.

Total hingga saat ini Jakarta a telah mengembangkan sembilan aplikasi dan portal produk. Aplikasi dan portal produk tersebut yaitu Jakarta.go.id, CRM, Web Kinerja, Aplikasi Input Data, Mekanisme Pendataan Mandiri (MPM), Portal Jakarta Smart City, Pantau Banjir, Jakarta Kita, dan Executive Dashboard.

Executive Dashboard merupakan aplikasi yang disediakan khusus untuk mempermudah Gubernur dan Wakilnya memantau kondisi DKI Jakarta, seperti memantau kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, kinerja lurah, CCTV, tinggi muka air, kemacetan, serta pembagian Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. “Jadi, memang ada aplikasi-aplikasi yang kami bangun untuk kebutuhan internal,” kata Setiaji.

Setiaji punya cerita bagaimana input yang didapat dari masyarakat sangat membantu Pemprov DKI membuat kebijakan. Dulu, Kelurahan Pejagalan sangat identik dengan keluhan sampah. “Tiga bulan berturut-turun keluhannya mengenai sampah sangat tinggi,” ungkapnya. Melihat tren seperti itu, akhirnya tim Data Scientist di JSC berusaha mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi masalah. Ternyata, permasalahannya: truk sampah hanya lewat sekali dalam sehari dan kondisi lokasi jauh dari depo. “Setelah dapat data itu, kami bicara dengan Dinas Kebersihan,” ujarnya. Solusinya ketika itu adalah menambah frekuensi melintasnya truk sampah di daerah itu, menyiapkan depo tambahan, dan membuatkan gerobak motor.

Bagusnya, aneka teknologi terbaru juga telah dimanfaatkan. Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta telah memasang perangkat Global Positioning System (GPS) –sebagai bagian dari penerapan teknologi Internet of Things (IOT)– pada ribuan kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Data yang terkumpul bisa dijadikan alat analisis untuk perbaikan manajemen rute pengangkutan sampah. Ia mencontohkan bagaimana di Kelurahan Pejagalan itu bisa diketahui akar masalahnya.

Tak hanya alat pemantau truk sampah, sebenarnya DKI Jakarta telah banyak mengaplikasikan teknologi IOT ini untuk berbagai pemantauan. Sebagai contoh, Pemprov telah memasang Stasiun Pemantau Kualitas Udara di beberapa lokasi untuk memantau kualitas udara. Alat pemantau tersebut menampilkan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Indeks ini menggambarkan kondisi kualitas udara di lokasi dan waktu tertentu. Parameter yang diukur melalui ISPU adalah PM10, yaitu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Unsur udara yang dipantau adalah sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida ( NO2), dan ozon (O3).

Data dari setiap SPKU dapat diakses melalui salah satu fitur di laman smartcity.jakarta.go.id/maps Data real-time tersebut kemudian diolah sehingga dapat menunjukkan perubahan kualitas udara Jakarta dari waktu ke waktu.

Kini setelah hampir tiga tahun berjalan sejak dibesut, UPT-JSC terus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan. Langkah terbaru, Tokopedia bersama Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Laman Kota Jakarta, yakni halaman khusus bagi UMKM asal DKI Jakarta yang terintegrasi langsung dengan platform Tokopedia. Pemprov juga bekerjasama dengan aplikasi transportasi umum Trafi dalam hal data sharing yang bermanfaat untuk menganalisis pola penggunaan transportasi umum guna pengembangan kebijakan dan perencanaan kota Jakarta. “Hadirnya Trafi diharapkan dapat mewujudkan konsep Smart Mobility yang menjadi salah satu dari enam pilar Jakarta Smart City,” ungkap Setiaji.

Untuk lebih memantapkan ekosistem pembangunan smart city, UPT-JSC meresmikan coworking space Jakarta Smart City Hive (JSCHive) pada akhir Juni lalu. Berkolaborasi dengan EV Hive, UPT-JSC memanfaatkan Gedung Pusat Oleh-Oleh & Kerajinan Jakarta yang merupakan aset Pemprov DKI yang tak terpakai untuk dipugar menjadi coworking space seluas 550 m2yang terdiri atas tiga lantai.

“Pada intinya, smart city yang dimaksud oleh DKI Jakarta adalah membuat Jakarta sebagai kota atau provinsi yang lebih baik, informatif, transparan, dan kolaboratif dengan menggunakan bantuan TIK,” Setiaji menandaskan.(*)

Enam Pilar Jakarta Smart City

Smart Environment

Upaya untuk menciptakan lingkungan Jakarta yang sehat dan layak huni dengan cara mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan melalui sistem tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Smart Living

Upaya untuk mengelola fasilitas umum yang terdapat di wilayah DKI Jakarta demi mewujudkan kota yang sehat dan layak huni serta mempermudah akses informasi kesehatan, pariwisata, dan fasilitas lainnya.

Smart Mobility

Upaya untuk menyediakan sistem transportasi umum yang lebih nyaman, aman, dan mencukupi.

Smart Goverment

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, informartif, dan responsif, termasuk dengan penerapan sistem TIK.

Smart Economy

Upaya untuk menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi, melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing usaha

Smart People

Suatu konsep bahwa seluruh warga DKI Jakarta bisa mendapatkan pendidikan secara merata melalui pendidikan 12 tahun, mencapai kehidupan yang layak, memiliki indeks harapan hidup yang baik, dan bisa mengakses informasi publik.


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved