Pemerintah Indonesia secara resmi menggandeng perusahaan raksasa Microsoft untuk memfasilitasi program e-government berbagai aspek. Khusus untuk tahun ini, Microsoft memfokuskan pada sistem transformasi dan keamanan informasi pemerintahan. E-government sendiri merupakan proyek pemerintah untuk mentransformasikan layanan dan administrasi publik ke dalam format digital. Namun, berdasarkan laporan, proyek tersebut memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal keamanan informasi.

Di Indonesia, e-government didorong melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung tata kelola dan tata laksana yang baik. “E-Government memanfaatkan teknologi web, internet, dan intranet secara intensif. Namun sayangnya penerapan TIK di e-Government di Indonesia mengalami banyak kendala, misalnya yang paling utama adalah masalah keamanan informasi yang masih kurang memadai.”, jelas National Technology Officer Microsoft Indonesia, Tony Seno Hartono. Sistem e-government yang dimiliki Indonesia ternyata masih rawan dari kejahatan cyber.

Undang-undang Keamanan Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan inisiatif e-government di Indonesia adalah penggerak bagi pemerintah untuk mulai membuka diri dengan membuat website yang isinya diperkaya dengan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat. Sayangnya implementasi website di pemerintahan ini belum dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, proses, dan penerapan teknologi yang tepat.

Peretasan website pemerintah semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. “Menurut catatan zone-h.org, di awal tahun 2013 saja sudah ada 665.000 situs yang diretas. Puncaknya terjadi di tahun 2011 lebih dari 1,6 juta situs telah diretas. Bahkan situs Kementrian Kominfo dan situs Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pun tidak dapat luput dari kejahatan ini,” jelas Team Leader Cyber Crime Investigation Course Akademi Kepolisian Semarang, Winston Tommy Watuliu.

Melihat kondisi e-government yang berjalan lambat, Microsoft pun mengusulkan pendekatan baru. Pendekatan yang diusulkan antara lain penggunaan teknologi informasi di pemerintahan untuk mentransformasikan hubungan dengan warga, pelaku usaha, dan seluruh lembaga pemerintahan. “Kami mengusulkan pendekatan baru e-government. Bukan teknologinya, tapi penerapannya bagaimana bisa dinikmati: e-government ada tahapannya, perlu diperkuat keamanannya. Tahap pertama, keamanan portal, kemudian terkait transaksi pembayaran, sampai tahap terakhir konsolidasi seluruh kementerian,” papar Tony.

Transformasi dan kemanan informasi pemerintah Indonesia adalah bagian penting dalam memperkuat daya saing. Indonesia memiliki kesempatan dalam penguatan industri kreatif, perdagangan dan sektor-sektor ekonomi lainnnya di mana kekuatan anak muda Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Dengan transformasi dan keamanan informasi, kesempatan yang ada dapat terealisasikan dengan baik. (EVA)